SAMPANG, koranmadura.com – Garam rakyat di tanah air terus diserang oleh garam impor yang didatangkan ke Indonesia. Ironisnya, impor garam itu dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Dalam waktu dekat, pemerintah akan kembali mengimpor garam dari Australia dan India. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Asosiasi Petani Garam RI, Jakfar Sodikin.
“Informasinya dari petani garam, akan ada garam impor Australia dan India, akan tiba ke Surabaya. Garam yang dari Autralia akan tiba ke Surabaya, kemungkinan 30 Januari. Sedangkan dari India pada 2 Februari mendatang,” ucap Jakfar Sodikin.
Harga garam impor dari Australia Rp 650 per kilogram. Bahkan harga garam impor dari India lebih murah lagi, hanya Rp 400 per kilogram. Sedangkan garam rakyat Indonesia, saat ini senilai Rp 2.700 per kilogram.
“Jadi, dengan harga yang selisih jauh ini, kami pastikan harga garam rakyat akan anjlok, atau bahkan garam rakyat tidak akan laku lagi. Bisa-bisa hanya seharga Rp 1.000-1.500 per kilogram. Padahal kualitas garam rakyat di Sampang tidak kalah dengan garam impor, karena barometer harga garam rakyat di Indonesia itu mengacu harga di Madura,” tuturnya.
Karena itu, kata Jakfar Sodikin, impor garam harus ditolak kalau ingin menyelamatkan para petani garam di nusantara. “Yang jelas, kami selaku petani garam menolak kebijakan pemerintah untuk melakukan impor garam,” tegasnya.
Sementara Anggota DPD RI Ahmad Nawardi mengatakan pemerintah melakukan impor garam karena stok garam rakyat sudah habis, sehingga dirinya perlu memastikan kebenarannya. “Kami sidak ingin membuktikan apa yang dikatakan Menteri Perdagangan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menyatakan bahwa stok garan rakyat sudah habis, sehingga akan melakukan impor garam dengan cukup fantastis sekitar 3,7 juta ton. Jumlah impor ini menjadi terbesar sepanjang sejarah pergaraman di Indonesia,” tuturnya.
Hasil sidak di Sampang, lanjut Nawardi, stok garam rakyat diakuinya masih ada. Bahkan garam rakyat jenis KW I, KW II, dan KW III. “Kualitasnya juga bagus, putih bersih seperti salju. Bahkan lebih bagus dari garam impor,” ucapnya.
Seharusnya, kata Nawardi, pemerintah menyerap terlebih dahulu semua garam rakyat sampai habis, barus kekurangannya diimpor, apalagi pada 2019 pemerintah berencana melakukan swasembada garam. “Apabila impor garam terus dilakukan, maka garam rakyat akan mati di pasaran dan tidak akan ada lagi tambak garam di Madura,” terangnya.
Nawardi mengaku akan meminta Kementerian Perdagangan dan KKP turun langsung ke lokasi penghasil garam agar tidak tidak seenaknya mengambil kebijakan impor garam. (MUHLIS/RAH)
