SUMENEP, koranmadura.com – Ketua DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur mendesak Pemerintah Daerah setempat untuk menginventarisir kembali mobil dinas (Mobdin). Itu dilakukan untuk mengetahui jumlah mobdin yang layak pakai dan yang harus dikandangkan.
“Segera diinventarisir kembali, baik itu roda dua maupun roda empat,” kata Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma, Kamis, 4 Januari 2018.
Menurutnya, apabila mobdin dinyatakan tidak layak pakai, pihaknya menganjurkan untuk dilelang. Sehingga tidak selalu dianggarkan di APBD untuk perawatannya.
Namun, apabila disalah satu organisasi perangkat daerah (OPD) terdapat ketidak sesuaian antara jumlah kendaraan dengan kebutuhan, dihimbau Pemerintah Daerah untuk menarik dan diberikan ke OPD lain yang lebih membutuhkan.
“Kalau sudah tidak layak pakai, ya dilelang. Nanti hasilnya dikembalikan ke negera. Saya kira itu lebih bermanfaat dari pada mobdin dibiarkan terbengkalai,” ungkapnya.
Selain itu, inventarisasi diperlukan untuk mengantisipasi potensi hilangnya aset pemerintah. Sebab, berdasarkan hasil pantaunya, banyak mobdin di berbagai OPD yang tidak layak pakai dan dibiarkan terbengkalai.
Salah satunya di Sekretariat DPRD, Kantor Dinas Kesehatan, dan sejumlah OPD lain. “Kalau itu dihapus kan enak, tidak lagi jadi beban negara,” jelasnya.
Kasi Analisa Bidang Aset, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Sumenep Harri Cahyono B mengatakan pendataan kendaraan dinas terus dilakukan setiap saat. Bahkan, dari hasil pendataan yang dilakukan sudah ada beberapa mobil dinas yang telah terjual saat proses lelang. “Ada sebagian yang dilelang,” jelasnya.
Hanya saja, Harri enggan menyebutkan jumlah mobil dinas secara keseluruhan saat ini. “Kalau secara keseluruhan kurang tahu,” akunya. (JUNAIDI/FAIROZI)
