SUMENEP, koranmadura.com – Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Forum Pemuda Raas (FPR) mendatangi kantor Kementerian Agama (Kemenag) Sumenep, Madura, Jawa Timut, Rabu, 21 Februari 2018.
Kedatangan mereka terkait adanya pungutan terhadap calon peserta ujian nasional berbasis komputer (UNBK) di sekolah-sekolah di Kecamatan/Kepulauan Raas yang berada di bawah naungan Kemenag Sumenep.
“Kami ke sini untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, khususnya para wali siswa yang akan mengikuti UNBK di Kecamatan Raas,” kata Suryadi.
Menurut dia, pungutan terhadap calon peserta UNBK di Kecamatan Raas cukup memberatkan para orangtua siswa karena nominalnya cukup besar. “Nominalnya bervariasi. Paling sedikit Rp 600 ribu. Ada yang Rp 800 ribu. Ada yang Rp 1,1 juta. Bahkan, ada yang sampai Rp 1,5 juta. Itu untuk bisa mengikuti UNBK di kepulauan, khususnya di Raas,” ungkap Suryadi.
Informasi yang didapatkan pihaknya, pungutan itu untuk kebutuhan UNBK tahun ini. Mulai dari membeli komputer, server, biaya listrik, dan kebutuhan lainnya.
Suryadi juga menyampaikan bahwa UNBK di Raas terkesan dipaksakan karena dari sisi sarana dan prasarana nyaris semua sekolah di bawah naungan Kemenag di pulau tersebut belum memadai. Bahkan ada salah satu lembaga yang butuh anggaran sekitar Rp130 juta agar bisa melaksanakan UNBK.
“Makanya, kami masuk ke sini untuk menemukan solusi bersama yang diberikan oleh pihak Kemenag agar UNBK ini tidak sampai memberatkan para orangtua siswa,” ucapnya. (FATHOL ALIF/RAH/VEM)
