JAKARTA, koranmadura.com — Di sisa masa jabatannya, Presiden Joko Widodo menekankan 5 program yang akan dimasukkan dalam APBN. Hal itu terungkap saat Jokowi memimpin rapat kabinet paripurna Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 di Istana Negara, Jakarta, Senin, 12 Februari 2018.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan yang pertama, fokus dalam pembangunan manusia. Mencakup pelayanan dasar terhadap warga negara. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan upaya pengurangan warga miskin. “Tadi ada arahan Presiden untuk kita lebih pada masalah gizi buruk dan stunting. Ini menjadi prioritas nasional dan fokus pembangunan manusia,” ucapnya.
Kedua, pengurangan kesenjangan antarwilayah. Salah satunya mengembangkan realisasi tol laut. Ketiga, penciptaan nilai tambah baik sektor pertanian, manufaktur, dan sektor jasa. Agar pertumbuhan manufaktur bisa tumbuh diatas 5 persen dan pariwisata bisa terus tumbuh sebagai penyumbang devisa.
Selain itu, pemerintah juga akan melakukan perbaikan pada aspek tenaga kerja. “Di prioritas ini akan dibahas khusus mengenai upaya. Tidak hanya pendidikan vokasi, tapi juga standar kerja dan kompetensi dari tenaga kerja sendiri,” ujarnya.
Keempat, ketahanan pangan, energi, dan air. Pemerintah akan terus melakukan program kelestarian lingkungan untuk bisa menjaga sumber daya air dan memastikan ketahanan energi khsususnya energi baru dan terbarukan. Kelima, stabilitas keamanan nasional dan pengamanan pemilu.
“Jadi, itu lima prioritas nasional yang dibahas dan sesuai arahan Presiden. 2019 adalah tahun terakhir dan kita akan fokus agar pertumbuhan ekonomi yang berbasis investasi ekspor dan perbaikan konsumsi rumah tangga bisa terwujud,” ujar Bambang. (kompas.com/rah)
