SAMPANG, koranmadura.com – Sejumlah nelayan asal Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, melakukan aksi damai di depan kantor bupati setempat, Kamis, 22 Februari 2018. Mereka datang hendak mempertanyakan kompensasi kepada Husky Cnooc Madura Limited (HCML).
Kedatangan massa itu disambut oleh Bupati Sampang, Fadhilah Budiono beserta jajaran asisten. Namun karena tidak ada satu pun petugas HCML, mereka langsung meninggalkan pemkab. Mereka tampak kecewa karena sebelumnya dijanjikan Pemkab siap mempertemukan para nelayan Camplong dengan pihak manajemen HCML hari ini. Nyatanya, pada hari yang disepakati itu, janji pemkab tersebut tak terbukti. Pihak manajemin HCML tak berani menemui perwakilan nelayan tersebut.
“Kami sangat kecewa kepada Bupati, karena tidak bisa mempertemukan kami dengan HCML. Terlebih kepada manajemen HCML yang tidak satu pun datang menemui kami. Padahal ini menyangkut dampak kepada seluruh nelayan masyarakat nelayan di Camplong,” ucap Buradi, koordinator aksi damai.
Menurutnya, surat undangan yang dibuat oleh pemkab setempat hanya kedok untuk melakukan pembohongan kepada warga nelayan di Camplong. Sebelum meninggalkan kantor pemkab setempat, massa menyobek surat undangan yang dibuat oleh pihak pemkab.
“Dari bupati sendiri belum ada penjelasan mengenai ketidakhadiran HCML. Maka dari itu, jangan salahkan kami apabila para nelayan nantinya tetap melintas di area eksplorasi migas HCML untuk mencari ikan. Karena para nelayan sudah kantongi tanda tangan bupati dan DPRD setempat mengenai tidak ada larangan untuk melintas,” paparnya.
Akibat kekecewaan ini, menurut Buradi, para nelayan Kecamatan Camplong ini akan menggelar demo langsung ke tempat HCML.
Sementara Bupati Sampang, Fadhilah Budiono mengaku kecewa kepada HCML karena melakukan pemberitahuan mendadak, sehingga warganya gagal bertemu dengan pihak HCML. Pihaknya mengaku sudah melayangkan surat kepada pihak HCML melalui pesan WA dan jasa pos. “Kemarin sore hingga kemarin malam sekitar pukul 21.00 wib ada pemberitahuan dari HCML bahwa ada agenda ke Jakarta bertemu dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk menyampaikan semua persoalan yang ada di Sampang dan meminta penjadwalan ulang. Kami sudah beritahukan kepada koorlapnya melalui pesan WA agar dilakukan penjadwalan ulang,” jelasnya.
Menurutnya, agenda untuk melakukan pertemuan tetap harus menunggu informasi dari pihak HCML. “Yang jelas, bukan kami tidak bisa mempertemukan dan memfasilitasi warga kami,” tandasnya. (MUHLIS/RAH/DIK)
