SAMPANG, koranmadura.com – Kedatangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy ke Sampang, Madura, Jawa Timur, disambut puluhan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) setempat, Senin, 12 Februari 2018.
Saat itu, usai memberikan pengarahan kepada 500 Kepala Sekolah di aula belakang Gedung Hotel Trunojoyo, Muhadjir Effendy didatangi massa PMII. Meskipun dihalau oleh aparat kepolisian, mereka terus mendesak mendekati Mendikbud.
Baca: Mendikbud Kunjungi Sekolah Guru Budi
Koordinator aksi A. Farida dan Lukman Hakim menilai Mendikbud gagal menjalankan program pendidikan di Indonesia. Salah satu indikasinya, terjadi tragedi penganiayaan hingga meninggal dunia atas Ahmad Budi Cahyanto, guru honorer kesenian di SMAN 1 Torjun, Sampang, yang dilakukan oleh muridnya, MH.
A. Farid mengatakan hanya mampu memuja-muja kampanye gagasannya tentang program full day school, tetapi lalai mengarahkan pelaksanaan peraturan bersekolah sehari penuh itu. “Full day school sudah membunuh karakter siswa untuk mencetak siswa yang bermoral dan berakhlak. Akibat ini, sampai terjadi pemukulan terhadap guru,” tegasnya.
Selain itu, di tempat yang sama, perwakilan aliansi guru sukwan se-Kabupaten Sampang, Abdul Hamid menuding pemerintah tidak maksimal memberikan perlindungan dan perhatian terhadap guru sukwan, sehingga terjadi pembunuhan.
Aspirasi yang disampaikan para demonstran itu ditanggapi oleh Muhadjir Effendy. Dia membantah bila dikatakan pemerintah tidak peduli terhadap peristiwa yang menimpa guru sukwan di Sampang. “Kunjungan saya ke Sampang merupakan bentuk kepedulian dan menunjukkan hadirnya negara dalam peristiwa tersebut,” papar Muhadjir Effendy.
Mengenai kebijakan full day school, kata Mendikbud, tidak ada. Kalau ditemukan ada sekolah sampai menerapkan peserta didiknya harus di sekolah hingga sore, lanjut Muhadjir Effendy, itu bukan kebijakan Mendikbud, melainkan kebijakan sekolah masing-masing. “Full day school itu tidak ada. Terkait yang 8 jam, itu untuk gurunya, bukan untuk muridnya, yang dikenal sebagai full day school,” ucapnya di hadapan para pendemo.
Muhadjir juga menyatakan pemerintah Indonesia menyerahkan penanganan guru pada pemerintah setempat, karena memang menjadi tanggung pemerintah daerah sesuai otonomi daerah. “Mendikbud hanya memberikan anggarannya berupa DAU dan DAK untuk dunia pendidikan,” tandasnya. (MUHLIS/RAH)
