PAMEKASAN, koranmadura.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat menerbitkan SK bupati untuk tenaga honorer kategori 2 (K2).
Ketua Komisi I DPRD Pamekasan, Ismail mengatakan SK bupati sangat penting. Terlebih, bagi guru yang hendak mengurus tunjangan sertifikasi. Tanpa SK bupati, pemberkasan ditolak.
Untuk mempermudah penerbitan SK tenaga honorer ini, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta untuk segera menyerahkan nama-nama tenaga honorer K2.
“Kami meminta kepada OPD yang ada tenaga honorer K-2 segera melakukan pendataan dan menyetor ke Kepala BKPSDM,” kata Ismail, Kamis, 8 Februari 2018.
Kata Ismail, penerbitan SK bupati untuk tenaga honorer K2 ini selalu tertunda tanpa ada alasan yang jelas dari pemerintah. Padahal, SK itu sangat dibutuhkan. “Kasihan mereka, kan, sudah lama menunggu SK terbit,” ungkapnya. (RIDWAN/MK)
