SUMENEP, koranmadura.com – Sejumlah pemuda Kecamatan Raas, Pulau Raas, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, mendatangi kantor Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS), Selasa, 13 Februari 2018. Mereka mengadukan banyak persoalan carut-marut dunia pendidikan di Raas. “Salah satunya tentang kedisiplinan guru PNS,” kata Badrul Ar Rozy.
Selain itu, lanjut Anggota DPKS Sumenep, ada dugaan jual-beli siswa pada tahun ajaran baru. Berdasarkan pengaduan dari warga, banyak siswa yang “dipaksa” menempuh pendidikan di sekolah yang tidak dikehendaki siswa. “Ada juga soal KBM (kegiatan belajar mengajar) di setiap sekolah yang tidak punya target, sehingga outputnya juga tidak jelas,” terangnya.
Menurut mantan aktivis PMII Pamekasan itu, mereka juga mengadukan adanya dugaan monopoli bantuan. Saat ini, banyak bantuan yang dikucurkan pemerintah tidak tepat sasaran. “Semua aspirasi itu sudah kami tampung untuk ditindaklanjuti,” jelasnya.
Masih kata Badrul, saat ini, DPKS masih mendalami pengaduan tersebut. Apabila telah memenuhi bukti, DPKS tidak akan segan-segan mengelurkan rekom kepada Bupati Sumenep selaku pembina kepegawaian. “Kalau benar guru PNS sering tidak masuk, itu sangat fatal. Bisa disanksi menggunakan UU ASN. Sanksinya ya harus dipecat,” tegasnya. (JUNAIDI/RAH)
