SUMENEP, koranmadura.com – Direktur Sumenep Independen, Syahrul Gunawan meminta eksekutif dan legislatif memperketat pengawasan bantuan yang dikucurkan ke desa. Banyaknya bantuan ke desa berpotensi terjadi penyimpangan.
”Praksisnya kami sangat bersyukur keperdulian pemerintah untuk membangun desa cukup tinggi. Tapi kami tidak yakin program itu bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Karena realisasinya di bawah nantinya bisa tumpang tindih,” katanya, Rabu, 28 Maret 2018.
Sejak beberapa tahun terakhir banyak bantuan yang dikucurkan ke desa, yakni dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD), dan bantuan keuangan desa (BKDesa). Selain itu juga desa terkadang mendapatkan program jaring masyarakat (jasmas) dari anggaran APBD atau APBN.
Menurutnya, potensi terjadinya tumpang tindih penggunaan anggaran sangat besar. Mengingat bantuan dari pemerintah yang dikucurkan sangat banyak. Kebanyakan program tersebut direalisasikan untuk pembangunan infrastruktur.
”Apalagi pengawasan realisasi program yang bersifat bantuan kemasyarakatan (jasmas) memang nyaris tidak ada. Sehingga adanya program itu nantinya bisa hanya dijadikan bancakan semata,” jelasnya.
Sementara itu anggota Komisi III DPRD Sumenep Moh Ramsi nengatakan pengawasan terhadap program pemerintah pasti dilakukan. “Fungsi pengawasan pasti kami lakukan. Karena itu merupakan salah satu fungsi legislasi,” jelasnya.
Ke depan, pihaknya akan turun ke lokasi program yang dibiayai negara. Selain akan terjun kepada masyarakat guna menyerap aspirasi dan keluh kesah masyarakat. “Dari kebutuhan itu nanti kami akan usulkan untuk diprogramkan dalam APBD,” tegasnya.
Sementara itu, Pj Sekda Kabupaten Sumenep R Idris akan melakukan pengawasan. “Kami tidak ingin ada program pemerintah dalam pekerjaannya tumpang tindih,” katanya saat memberikan arahan pada acara Forum Kosultasi Publik Penyusunan RKPD tahun 2019, Rabu, 28 Maret 2018 di kantor Bappeda Sumenep. (JUNAIDI/MK/DIK)
