PAMEKASAN, koranmadura.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan menduga data kemiskinan yang digunakan saat ini tidak akurat, sehingga akan mengusulkan pembentukan tim pendataan kemiskinan.
Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, Moh Sahur mengatakan banyak bantuan sosial (bansos) yang bersumber dari dana pemerintah salah sasaran akibat data kemiskinan tidak valid.
“Kami telah melakukan koordinasi dengan Kemensos (Kementerian Sosial), untuk meminta pendataan kemiskinan dikembalikan kepada daerah masing-masing. Dan Kemensos memperbolehkan itu,” kata Sahur.
Untuk itu, terangnya, DPRD akan mengusulkan ke Pemkab untuk segera membentuk tim validasi data kemiskinan, sehingga bantuan tepat sasaran untuk warga kurang mampu yang layak mendapatkan.
Lanjut politisi PPP itu, Kemensos melakukan evaluasi data penerima bansos setiap enam bulan. Momen tersebut akan dimanfaatkan untuk memperbaiki data kemiskinan di Pamekasan, kemudian diusulkan ke Kemensos.
“Nanti Pemkab ada tim khusus yang akan bentuk untuk melakukan perbaikan data kemiskinan, agar tidak bergantung pada data kemiskinan pegangan pemerintah pusat yang sudah tidak valid dengan kondisi saat ini,” katanya. (ALI SYAHRONI/MK/DIK)
