SUMENEP, koranmadura.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Sumenep, Madura, Jawa Timur, kecewa kepada sikap seluruh anggota DPRD setempat karena tidak secara gentle menemui mereka dan menyatakan komitmen ikut menolak hasil revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3), Jumat, 2 Maret 2018.
Pantauan di lokasi, pada aksi tersebut sebetulnya telah ada beberapa anggota DPRD Sumenep yang menemui mahasiswa. Hanya saja, mereka menilai kehadiran segelintir wakil rakyat itu belum bisa merepresentasikan sikap semua anggota dewan di kabupaten paling timur Pulau Madura terkait UU MD3.
Sebagai bentuk kekecewaan, selain melemparkan tomat, di akhir aksi unjuk rasa mahasiswa juga menyegel pintu masuk kantor DPRD. Pintu gerbang sebelah selatan kantor dewan tampak di ikat dengan tali rafia. Sejumlah atribut aksi juga dipasang.
Dari sekian atribut aksi yang dipasang mahasiswa, ada “atribut” tak lumrah. Sebuah celana dalam warna biru tampak juga terpasang di pintu masuk kantor DPRD Sumenep.
Sebelum menyegel pintu masuk kantor DPRD Sumenep, puluhan mahasiswa itu terlibat bentrok dengan aparat kepolisian. Pasalnya upaya mereka mencari para wakil rakyat di dalam gedung dihadang aparat.
Ketua Umum PMII Cabang Sumenep, Andrean Firman mengaku kecewa dengan sikap wakil rakyat. “Kami melihat, para dewan ini tidak berpihak kepada rakyat. Makanya, kami segel sekalian,” tegasnya.
Selain kepada DPRD, menurut Andrean pihaknya juga kecewa kepada aparat kepolisian yang tidak mengizinkan mereka melakukan sweeping untuk memastikan keberadaan seluruh anggota dan pimpinan dewan. “Padahal kami hanya ingin memastikan keberadaan anggota dewan,” tambahnya.
Sementara itu, salah seorang anggota dewan yang menemui mahasiswa, Akis Jazuli menyatakan ikut menolak hasil revisi UU MD3 tersebut. Sebab, dengan diberlakukannya undang-undang tersebut, akan mempengaruhi sistem demokrasi yang telah berjalan di Indonesia.
“Kalau UU MD3 ini sudah berlaku, maka sistem demokrasi kita juga akan kena imbasnya. Kritik dari warga, para akstivis dan sebagainya dalam rangka mengawal pembangunan di Indonesia akan menurun,” beber politisi Nasdem ini. (FATHOL ALIF/MK/VEM)
