SAMPANG, koranmadura.com – Ketua DPRD Sampang, Imam Ubaidillah merilis indikasi salah satu pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati terkait janji-janji proyek penunjukan langsung (PL) Tahun Anggaran 2018, dengan catatan harus mendukungnya.
Hal itu disampaikan usai dia mendapat laporan masyarakat akan dugaan adanya janji bagi-bagi proyek PL. Imam menyebut bahwa calon tersebut telah mengumpulkan para kepala Desa dan Tokoh masyarakat setempat.
“Pj Bupati saat ini harus memastikan netralitas serta memastikan kegiatan PL di Sampang sesuai dengan PP 79 Tahun 2015,” terangnya kepada awak media, Selasa, 3 April 2018.
Pentingnya netralitas, kata Imam karena pelaksanaan kegiatan PL dinilainya sangat rawan ditunggangi kepentingan, apalagi saat ini menjalang pilkada.
Menurutnya, PL tahun anggaran 2018 kurang lebih sebanyak 300 paket proyek PL yang rata-rata tiap paket proyek senilai Rp 200 juta yang tersebar di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Yang paling banyak itu di PUPR, PRKP, Disdik, dan Dinkes. Jadi kami imbau kepada Pj Bupati agar tetap netral dalam pelaksanaan Pilkada di Sampang. Kami juga minta kepada Pj Bupati Sampang agar menindak oknum pejabat apabila terbukti melakukan rekayasa dan mendukung perpolitikan,” pintanya.
Selain itu pihaknya meminta Pj Bupati Sampang agar berkoordinasi dengan aparat kemanan maupun penyidik untuk memberantas oknum yang memanfaatkan situasi dan kekuasan.
Pihaknya juga meminta agar berkoordinasi dengan pengusaha jasa konstruksi agar pelaksanaan PL dapat berjalan transparan dan sesuai ketentuan. (MUHLIS/ROS/DIK)
