SUMENEP, koranmadura.com – Sejumlah mahasiswa mengenakan pakaian ala pocong melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Sumenep, Madura, Jawa Timur, Kamis, 5 April 2018. Mereka menyampaikan sejumlah catatan merah terkait sembilan program unggulan Pemkab.
BACA : 9 “Pocong” Demo Kantor Bupati Sumenep
Program pertama yang mendapat catatan merah ialah mencetak 5 ribu wirausahawan muda. Menurut mahasiswa, menjelang tiga tahun pemerintahan Busyro-Fauzi (Bupati dan Wakil Bupati Sumenep), program tersebut belum jelas dampaknya.
Bahkan, akibat adanya perubahan nomenklatur di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD), ada sejumlah bantuan yang tak dapat dicairkan kepada peserta pelatihan.
Program kedua ialah optimalisasi dan revitalisasi pasar tradisional. Menurut mereka, kondisi pasar tradisonal di beberapa kecamatan masih kumuh dan tidak tertata dengan rapi.
Padahal anggaran untuk program ini, menurut data mereka, di tahun 2017 terbilang fantastis, Rp 13,5 miliar. Dengan perincian, Rp 6 miliar dari DAK (dana alokasi khusus) dan Rp 7,5 miliar dari APBD. Alokasi tersebut jauh lebih tinggi daribtahun sebelumnya Rp 4,9 miliar.
Program ketiga adalah optimalisasi pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Mahasiswa menilai, RSUD dr. H. Moh. Anwar hingga sekarang belum ada perubahan cukup signifikan. Karena masih sering mengecewakan masyarakat.
Program keempat yang juga disorot mahasiswa ialah mewujudkan kota berseri dan desa sejahtera. Pemkab dinilai gagal melaksanakan program ini, di antaranya, karena masih banyak sampah berserakan di wilayah kota dan selalu dikepung banjir pasca diguyur hujan lebat.
Sementara di desa, menurut mereka, hingga sekarang ada ratusan desa belum membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dari 330 desa yang tersebar di 27 kecamatan, sekitar separuhnya belum membentuk.
Program kelima peningkatan dan percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan. Dalam catatan mahasiswa, pemerintah tidak serius menjalankan program ini. Terbukti, masih banyak jalan di kepulauan yang rusak.
Program keenam ialah peningkatan kualitas pendidikan. Catatan merah dari mahasiswa untuk program ini, di antaranya, karena adanya ASN di kepulauan yang diduga bermain mata dengan pihak sekolah.
Program ketujuh yaitu peningkatan pemberdayaan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Terkait program ini, menurut mahasiswa hingga sekarang masih banyak rumah tak layak huni (RTLH) yang perlu ditangani lebih serius oleh pemerintah.
Program kedelapan ialah peningkatan pengarus-utamaan gender dan perlindungan perempuan dan anak. Menurut mahasiswa, program ini belum berjalan maksimal. Terbukti, masih ada kasus pemerkosaan di Sumenep.
Terakhir program peningkatan profesionalitas dan inovasi birokrasi. Menurut mahasiswa, kinerja aparatur birokrasi di Sumenep masih banyak keluhan dari berbagai kalangan. Selain itu belum semua aparatur pemerintah memiliki komitmen kuat terhadap pekerjaannya.
Hanya saja, catatan merah dari mahasiswa untuk sembilan program unggulan Pemkab tersebut tidak mendapat respons. Tak ada seorang pun perwakilan Pemkab Sumenep menemui dan menampung aspirasi mereka. “Kami akan kembali lagi dengan membawa massa lebih banyak,” kata koordinator aksi, Edy Mufti. (FATHOL ALIF/MK/VEM)
