SAMPANG, koranmadura.com – Pernyataan Ketua DPRD Sampang beberapa waktu lalu mengenai isu oknum yang ingin memanfaatkan ratusan proyek penunjukan langsung (PL) mendapat tanggapan dari Asosiasi Jasa Konstruksi, Kamis, 12 April 2018.
Mereka yang tergabung dalam Forum Jasa Konstruksi Kabupaten Sampang, menyatakan sikap warning atas penyelengaraan PL yang diduga ada plotingan oleh oknum pejabat Pemkab setempat untuk kepentingan politik pilkada 2018.
“Kondisi ini bukan untuk dibiarkan, karena jelas akan merugikan masyarakat luas, Bupati harus mencari kebenaran atas pernyataan Ketua DPRD terhadap oknum pejabat yang terindikasi memberikan plotingan proyek untuk paslon tertentu,” tutur H. Nuri, salah seorang anggota Forum Jasa Kontruksi Kabupaten Sampang.
Baca: Ada Dugaan Janji Bagi-bagi Proyek PL, Ketua DPRD Sampang Semprot Pj Bupati
Sementara Ketua Forum Jasa Kontruksi Kabupaten Sampang, H. Syarifuddin mengatakan, pihaknya meminta pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui PL harus sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Kami minta supaya seluruh kegiatan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku. Kami juga menyayangkan bahwa adanya dugaan plotingan PL untuk kepentingan politik, sebab dengan plotingan itu jelas akan merugikan terhadap sejumlah pengusaha di bidang jasa konstruksi,” terangnya.
Untuk diketahui, Sedikitnya ada 75 Pengurus dan 15 Anggota Forum Jasa Konstruksi Kabupaten Sampang berkumpul dan menyatakan sikap warning dari Ketua DPRD setempat terkait perjalanan Proyek tahun 2018 di salah satu rumah makan di wilayah Kecamatan Camplong. (MUHLIS/ROS/DIK)
