SUMENEP, koranmadura.com – Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) menilai sebaiknya Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dihapus. Anggaran untuk kegiatan UNBK akan lebih baik jika digunakan untuk program lainnya. Misalnya untuk meningkatkan sarana prasarana pendidikan.
“UNBK ini anggarannya cukup besar. Kalau menurut kami, daripada anggaran besar itu untuk UNBK, kenapa tidak digunakan untuk program pengembangan pendidikan lainnya saja,” kata Sekretaris DPKS, Mohammad Suhaidi.
Apalagi, sambungnya, UNBK tidak pas jika digunakan sebagai salah satu komponen kelulusan siswa. Mengingat, soal yang dipakai sama antara satu sekolah dengan lainnya. Padahal, di sisi lain, kualitas dan kondisi sekolah tidak sama.
“Kalau kemudian soal UNBK ini sama se Indonesia, sementara kondisi masing-masing sekolah tidak sama, ini kan merupakan ketidakadilan. Kalau kemudian alasannya sebagai pemetaan saja, silakan. Tapi lebih baik dihapus saja,” tegasnya.
Menurut Suhaidi, pemetaan pendidikan tidak harus dengan UNBK. Bisa dengan cara lain yang tentunya tidak menghabiskan banyak angaran. Mengingat kondisi pendidikan di Indonesia saat ini, dari sisi sarana prasarana masih membutuhkan sentuhan-sentuhan yang lebih bagus.
DPKS sendiri, sambungnya, sejak periode pertama sudah menyuarakan agar ujian nasional dihapus dan tidak dijadikan sebagai penentu kelulusan siswa. “Alhamdulillah, sekarang UNBK sudah tidak menjadi penentu kelulusan siswa. Hanya sebagai pemetaan saja. Nah, kalau sistemnya hanya pemetaan pendidikan, kan, lebih baik dihapus saja,” pungkasnya. (FATHOL ALIF/MK/DANI)
