SAMPANG, koranmadura.com – Diduga tak profesional, puluhan siswa SMAN 1 Banyuates, Sampang, Jawa Timur menggelar demo di halaman sekolahnya, Kamis, 19 April 2018. Mereka mengeluhkan Kepala Sekolah (Kepsek) yang jarang masuk kantor dan menelantarkan lembaga serta anak didiknya.
Tidak hanya itu, para siswa ini juga menuding Kepsek merampas hak siswa karena telah menahan pencairan Program Indonesia Pintar (PIP) meski para siswa telah mengisi tanda tangan di Bank yang dituju. Selain itu, para wali sebelumnya telah melakukan penandatanganan penerima manfaat, namun faktanya bantuan tersebut tak kunjung dicairkan.
“Kami minta pak Sugeng selaku Kepsek dipecat dan segera dikeluarkan dari sekolah kami karena tidak pantas berada di dunia pendidikan, kalau perlu jangan sampai menjabat di lingkungan pendidikan. Selama dipimpin pak Sugeng ini, sekolah kami jadi tak karuan,” teriak Jaka Pramista, salah satu siswa kelas III IPS saat melakukan orasi.
Jaka Pramista dalam orasinya melanjutkan, Kepsek selama ini jarang masuk sekolah. Menurutnya, Kepses itu layaknya seorang ayah yang diharapkan dapat membentuk karakter anaknya. Jika jarang masuk, imbuhnya, maka upaya untuk membentuk karakter siswanya akan gagal.
“Bagaimana tidak kalau yang bersangkutan jarang masuk ke sekolah. Padahal Kepsek itu layaknya seorang ayah yang membentuk karakter anaknya. Jadi bagaimana membentuk karakter seorang anak kalau ayahnya jarang ke sekolah,” tambahnya.
Jaka juka menuding di sekolahnya ada penarikan uang sebesar Rp 100 ribu yang diduga di luar aturan, penarikan uang itu pun untuk pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasarana seperti pengecetan kelas, pembanguna pagar sekolah yang pada umumnya sudah dianggarkan dan dibantu oleh pemerintah.
“Sumbangan kami tiap bulan dipakai yang katanya untuk ngecat. Bukannya soal pemeliharaan itu di bantu pemerintah. Apalagi katanya dibuat pagar, tapi nyatanyam pagar yang dibuatnya hanya terbuat dari kayu bukan di dicor,” jelasnya.
Akibat ketidak profesionalannya, lanjut Jaka, sejumlah gurunya mengundurkan diri dan melakukan pemecatan semena-mena. Padahal sebelum dipimpin kepsek yang sekarang, kondisi sekolahnya dalam kondisi baik-baik saja termasuk bantuan untuk siswa (BSM) dan kedisiplinan para siswa.
“Kepsek yang dulu setiap ada bantuan itu cair. Pertama kami menerima BSM Rp 500 ribu. Kalau kepsek yang sekarang, sudah tanda tangan, tapi bantuan untuk siswa masih ditahan,” tandasnya.
Sementara Kepsek SMAN 1 Banyuates, Sugeng Harinanto mengaku, dirinya tidak masuk ke sekolah karena sering menghadiri rapat.
“Saya sering rapat, tidak mungkin meninggalkan tugas tanpa izin walaupun rumah saya jauh,” kelitnya.
Mengenai BSM atau PIP yang tidak dicairkan, Sugeng mengaku masih menunggu Surat Keputusan (SK). Sedangkan penerima BSM disekolahnya pada 2018 hanya tiga siswa.
“Ya nunggu SK keluar. Tidak mungkin guru mengambilnya karena bantuan itu langsung ke siswa. Meski siswa punya hak mendapatkan bantuan, kami tidak bisa memaksakan jumlah penerima bantuan itu harus dapat semua, kan tidak bisa demikian,” dalihnya.
Terpisah, Kepala UPT Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jatim wilayah Kabupaten Sampang, Assyari mengatakan, pihaknya sudah mendapati laporan mengenai aksi yang dilakukan siswa terhadap kepala sekolah di SMAN 1 Banyuates. Berdasarkan mekanisme yang ada, pencairan BSM atau PIP harus menunggu SK sebab bantuan tersebut merupakan bantuan dari pusat yang dicairkan langsung kepada siswa penerima.
“Kalau guru ada dugaan nilep itu tidak benar. Dan belum dicairkannya bantuan itu karena memang harus menunggu SK karena bantuan BSM maupun PIP itu langsung dari pusat berdasarkan nama (by name). Sehingga sebelum proses pencairannya, siswa penerima harus membuat rekening terlebih dahulu berdasarkan data-datanya,” terangnya.
Selain itu mengenai permintaan siswa untuk memecat Kepsek karena jarang ngantor, Assyari mengatakan, yang bersangkutan saat ini menjabat sebagai Sekretaris Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) atau semacam organisasi kepala sekolah yang sudah terbentuk sebelumnya. Sehingga apabila yang bersangkutan tidak bisa hadir di sekolah karena ada tugas di MKKS, pihaknya masih memberikan toleransi.
“Saya masih berikan toleransi sejauh di sekolah tidak ada persoalan seperti KBM tetap berjalan lancar termasuk tugas-tugas pengawasan di sekolah berjalan. Tapi apabila ketidakhadiran kesekolah karena malas, itu tidak dibenarkan. Dan memang yang bersangkutan sebagai sekretaris MMKS yang memang banyak tugas-tugasnya,” jelasnya.
Lebih jauh Assyari menjelaskan, terkait adanya iuran sekolah, pihaknya tidak mempermasalahkannya karena kebijakan tersebut merupakan hak lembaga sekolah selama kebijakan tersebut ada kesepahaman dan kesepakatan serta akuntable dan transparan terkait penggunaannya.
“Namun sebelum menarik iuran harus ada kesepakatan dari semua pihak terutama kepada para wali siswa. Jika para wali siswa tidak berkenan ya tidak bisa dipaksakan,” tegasnya. (MUHLIS/ROS/DIK)
