SAMPANG, koranmadura.com – Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur masih terkesan lempar tanggung jawab atas kinerja yang dilakukannya.
Hal itu disampaikan Agus Khusnul Yakin, Ketua Panitia Khusus (pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Sampang Tahun 2017. Menurutnya, berdasarkan hasil LKPj yang dibedahnya, dari capaian indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sampang 2013-2018 masih terdapat sejumlah persoalan yang belum tercapai.
“Penilaian pansus itu hanya 59 persen nilai capaian target kinerja Pemkab, walaupun ada OPD yang menyelesaikan satu indikator yang hasilnya mencapai 90 persen, tetap kami hitung tidak mencapai target alias sebuah kegagalan karena belum 100 persen dan dianggap belum berhasil,” tuturnya usai paripurnya penyampaian hasil rekomendasi terhadap LKPj Bupati Sampang 2017 di DPRD setempat, Senin, 23 April 2018.
Dilanjutkan Agus, alasan penilaian tersebut merupakan sebuah bentuk kewaspadaan para legislatif terhadap OPD untuk meningkatkan kinerjanya secara maksimal pada 2018 mendatang. Sebab saat ini koordinasi dan singkronisasi semua OPD masih lemah.
“Memang ada pengakuan dosa dari OPD terkait ketidaktercapain kinerjanya, alasannya karena banjir kemarin. Tapi kami tekankan, dalam satu misi itu bukan hanya satu OPD saja melainkan semua OPD yang terlibat dan menjadi tanggung jawab bersama, jadi OPD yang terlibat itu harus duduk bareng dan singkronisasi untuk mencapai target kinerja bukan saling lempar tanggungjawab,” terangnya.
Agus membeberkan salah satu hasil temuannya yang berasal dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Rumah Potong Hewan (RPH), OPD yang dipersalahkan yaitu Dinas Pertanian dan Badan Lingkungan Hidup (DLH) yang tidak bisa mengelola limbahnya. Sedangkan yang mempunyai kewenangan PAD adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BP2KAD).
“OPD ini saling lempar, begitupula di Dinas Kesehatan (Dinkes) yang menyalahkan BPOM karena bilang tidak bekerja. Hasil rekomendasi utuh kami sampaikan kepada Penjabat (Pj) Bupati dengan harapan mampu mengoptimalkan koordinasi semua OPD,” tandasnya. (MUHLIS/ROS/DIK)
