SUMENEP, koranmadura.com – Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur terus menjadi sorotan. Selama ini pembangunan dan penyelarasan program diberbagai OPD tidak selaras dengan visi misi Pemerintah Daerah sebagaimanan termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Hal itu terungkap saat Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Sumenep, Akhir Tahun 2017. “Ada min (tidak singkron) tidak sesuai program di berbagai OPD dengan RPJMD Daerah,” kata Ketua Pansus LKPj Bupati Sumenep, Darul Hasyim Fath.
Menurutnya, sesuai aturan arah pembangunan harus mengacu pada RPJMD. Sementara ide besar RPJMD adalah Bangun Desa, Nata Kota.
Pada periode kedua Busyro Karim menjabat sebagai Bupati Sumenep arah pembangunan lebih pada pembangunan ditingkat desa dan penataan dilingkungan perkotaan. “Bukan malah lebih pada menata kata,” jelasnya.
Contoh kecil kinerja OPD belum sinergi sebagaimana amanah RPJMD, terjadinya banjir setiap musim penghujan.
Menurut Politisi PDIP itu terjadinya bencana alam disebabkan tidak adanya kesinambungan program pemerintah dibernagai OPD. Salah satunya terjadinya banjir disebabkan karena berkurangnya serapan air, dan banyaknya lahan pertanian yang kini dialihfungsikan menjadi permukiman dan lainnya.
“Yang mestinya air dituang kelahan pertanian sehingga petani bisa panen raya. Bukan malah OPD satu digenjot pembangunan jalan, OPD lain malah menuang air kejalanan, kalau seperti itu siapa yang bertanggungjawab,” jelasnya.
Oleh sebab itu, Pansus memastikan akan memberikan rekomendasi pada eksekutif untuk menjadi acuan pembangunan kedepan. “Kami belum bisa menyimpulkan apa yang bakal menjadi rekomendasi kami, karena besok masih kami paripurnakan,” tegasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat (PUPR) dan Cipta Karya, Sumenep, Bambang Iriyanto mengaku telah melakukan trobosan untuk menanggulangi banjir di seputar kota.
Salah satunya dengan cara membangun kolam retensi. Anggaran yang disediakan sebesar Rp 900 juta lebih.
Selain itu juga akan melakukan normalisasi drainase. Normalisasi dilakukan di tiga titik. Seperti normalisasi saluran drainase di Jl. Gapura menuju Kali Patrian, anggaran yang disediakan senilai Rp 4 miliar, Pembangunan saluran mulai MTs N-Koramil menuju kali Patrian, dengan anggaran Rp 800 juta, dan pembangunan Drainase di Jl. Kartini dan Jl. Jati Mas Emas menuju Kali patrian dengan anggaran sebesar Rp 650 juta.
“Ada empat yang sudah tanda tangan kontrak khusus penanganan banjir. Empat program itu anggarannya sebesar Rp 7 miliar. Rata-rata pekerjaannya sudah 10 persen,” tegasnya. (JUNAIDI/ROS/DIK)
