JAKARTA, koranmadura.com – Besarnya anggaran menjadi pertimbangan Pemerintah dan DPR dalam mengkaji ulang sistem pilkada langsung. Hal itu diungkapkan Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet), Sabtu, 7 April 2018.
Bamsoet menilai anggaran pilkada selama ini sangat besar. Akan lebih bermanfaat jika anggaran itu digunakan untuk kepentingan rakyat.
“Kemarin, kata Mendagri (Tjahjo Kumolo), negara mengeluarkan puluhan triliun untuk pilkada. Kalau dialihkan kebutuhan rakyat Indonesia, mungkin akan lebih bermanfaat,” katanya.
Sebelumnya, DPR dan Pemerintah yang dalam hal ini diwakili Kemendagri sepakat akan mengevaluasi sistem pilkada langsung dan mewacanakan mengembalikan sistem pilkada melalui DPRD.
Baca: Pemerintah dan DPR Sepakat Kaji Ulang Sistem Pilkada Langsung
Bamsoet menyebut sistem pilkada langsung sangat berpotensi terjadinya konflik dan money politics. Faktor itulah yang disebutnya dapat melahirkan pejabat daerah yang koruptif.
“Wacana pilkada perwakilan di DPRD ini adalah wacana pribadi. Awalnya, setelah saya kunjungi di berbagai daerah, kami mendapat keluhan dan laporan dari daerah bahwa dampak-dampak yang ditimbulkan oleh pilkada langsung sangat merusak. Terutama merusak moral masyarakat kita di daerah. Ancaman perpecahan, transaksional juga mendorong perilaku koruptif calon kepala daerah,” urainya.
Dijelaskan Bamsoet, pengkajian ulang ini tak serta merta akan merubah sistem pilkada yang saat ini diterapkan. DPR juga akan menimbang aspirasi dari masyarakat.
“Namun kami di DPR tentu akan mengembalikan kepada rakyat. Kalau rakyat menilai bahwa pilkada terlampau jauh dan daya rusak besar dan manfaat tidak banyak, maka akan kita evaluasi. Tapi kalau pilkada langsung ini adalah pilar demokrasi yang harus kita pertahankan dan tidak ada dampak yang negatif, maka kita teruskan,” terangnya. (DETIK.com/ROS/DIK)
