PAMEKASAN, koranmadura.com – Dua pasangan calon (paslon) Kepala Daerah, Pamekasan, Madura, Jawa Timur, memamerkan kartu miskin saat debat kandidat putaran kedua di hotel Odaita, Senin malam, 7 Mei 2018.
Paslon Kholilurrahman -Fathor Rohman (Kholifah) lebih awal curi start membeberkan kartu miskin yang siap diluncurkan ketika mereka sukses terpilih sebagai bupati dan wakil bupati Pamekasan periode 2018-2023.
Kartu miskin dari paslon Kholifah yaitu Kartu Pamekasan Pintar (KPP). Menurut Fathor Rohman, KPP diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu. Khususnya bagi yang belum tercover dalam program pemerintah pusat yakni Kartu Indonesia Pintar (KIP).
“KPP ini sebagai upaya pemerataan pendidikan di Pamekasan serta upaya kepedulian Kholifah terhadap masyarakat miskin yang tidak tercover di program KIP,” kata Fathor Rohman.
Selain itu, politikus Partai Persatuan Pembanguanan (PPP) itu, akan memeratakan tenaga pendidik atau guru antara wilayah perkotaan dan pedesaan, sehingga kualitas pendidikan di Bumi Gerbang Salam betul-betul terjamin.
“Kami juga akan memberikan beasiswa bagi guru berprestasi dari jenjang PAUD), TK, SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat,” ungkapnya.
Selain beasiswa pada guru dan tenaga pendidik, Kholifah juga akan memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dari semua tingkatan.
“Semua kebutuhan siswa yang berhak menerima reward nanti kami penuhi. Adapun teknis pemberian reward ini nanti sudah digodok oleh tim,” terangnya.
Program KPP dari Kholifah tersebut ditandingi oleh Paslon Badrut Tamam-Raja’e (Berbaur). Mereka juga mengaku menyiapkan kartu Sehati bagi masyarakat yang tidak terjangkau BPJS PBI atau Kartu Indonesia Sehat (KIS).
“Kami menerima keluhan tentang banyaknya masyarakat miskin, tidak ter-cover dalam PBI. Kartu Sehati menjadi solosinya,” kata Raja’e.
Namun program Kartu Sehati dari Berbaur ini dicederai dengan penolakan pembangunan Pos Bersalin Desa (Polindes) yang dilakukan Raja’e saat menjabat kepala Desa Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar. Argumenya soal pelayanan kesehatan itu dimentahkah oleh Paslon Kholifah, karena dianggap tidak sesuai fakta.
Fakta penolakan pembangunan Polindes di Bujur Barat ini disampaikan Paslon Kholifah sertra menyertakan bukti berupa surat pernyataan penolakan, yang ditandatangani oleh Raje’i, SH.I sebagai Kepala Desa Bujur Barat dan Ketua BPD Bujur Barat, Ach. Junaidi, A.Ma, mengetahui Camat Batumarmar, Kusairi pada tahun 2017 (RIDWAN/MK/VEM)
