MALANG, koranmadura.com – Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani berharap Program Keluarga Harapan (PKH) tidak dipolitisasi dalam Pilkada serentak 2018. Menurutnya, program itu adalah program Presiden Jokowi untuk masyarakat.
“Jokowi berpesan agar program-program tersebut terutama PKH tidak dipolitisasi untuk kepentingan politik Pilkada,” ujarnya, Sabtu, 12 Mei 2018.
Diketahui, Puan Maharani melakukan kunjungan kerja di Kota Malang. Puan juga menghadiri Wisuda Sarjana ke 88 di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) yang sekaligus memberikan orasi ilmiah.
Selain menghadiri wisuda di UMM, Puan yang didampingi Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, Wakil Ketua DPR Utut Adianto, Mendikbud Muhajir Effendy, Anggota DPR Alex Indra Lukman dan Alfiani, mengecek pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) serta PKH ke masyakarat di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.
Sementara Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah menegaskan, dalam UU Pilkada, ada larangan memanfaatkan program-program pemerintah untuk kepentingan politik calon kepala dan wakil kepala daerah.
“Termasuk PKH tidak boleh dipakai untuk kepentingan elektoral di Pilkada Jatim. Sehingga masyarakat Jawa Timur juga harus tahu kalau PKH adalah Program Presiden Jokowi untuk mensejahterakan rakyat Jawa Timur, bukan untuk kepentingan memenangkan calon tertentu di pilgub Jatim,” tegasnya.
Sebelum di UMM, Puan mengunjungi Stadion Bola Assyifa Lowokwaru dan ke Taman Sengkaling menyeleksi dan memberi trophy lomba menggambar di tingkat SD dan SMP. Selain itu, Puan juga menuju Lapangan Merjosari membagikan KIP, KIS dan KKS. (DETIK.com/ROS/DIK)
