SUMENEP, koranmadura.com – Kesatuan Mahasiswa Kangena Indonesia (KMKI) mempertanyakan tentang kebijakan mudik gratis yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk warga kepulauan. Menurut mereka, program mudik gratis bukan untuk warga kepulauan, tetapi untuk para calo.
KMKI membeberkan bukti terkait permainan calo. Ia menemukan fakta bahwa sejak pendafatran mudik gratis dibuka pada 23 Mei 2018 lalu, warga kepulauan, terutama Kangean tak menikmati program itu. Sebab hanya berselang beberapa hari dari dibukanya pendaftaran, tiket tiba-tiba sudah habis. KMKI menilai aneh dan tak masuk akal.
“Anehnya program mudik gratis. Masak baru dibuka langsung habis,” kata Ketua KMKI, Muridan
Muridan dkk menilai janggal. Sehingga menuntut KMKI melakukan investigasi. Masalahnya ternyata pada sistem pemesanan. “Pemesanan bisa diawakilkan dengan hanya menunjukkan kartu identitas. Seharusnya sistem pemesan lebih profesional. Karena bagi kami, itu rentan dipermainkan. Para calo memanfaatkan kesempatan itu untuk bermain. Dan terbukti, mereka memborong tiket gratis hanya dengan membawa kartu identitas fiktif,” kata Ketua KMKI, Muridan saat menyampaikan pernyataan sikap kepada awak media, Selasa, 5 Juni 2018
Sistem yang buruk itulah mengakibatkan banyak masyarakat Kangean kesulitan untuk mendapatkan tiket gratis yang telah disediakan oleh pemerintah. “Bahkan parahnya lagi, tiket dijual kembali kepada masyarakat dengan harga yang bermacam-macam,” tegasnya sambil membeberkan fakta temuan mereka di lapangan.
Oleh karena itu, Kesatuan Mahasiswa Kangean Indonesia (KMKI) meminta Pemerintah Kabupaten Sumenep agar mengawal dari awal kebijakan mudik gratis rute Kalianget-Kangean. Selain itu, mereka juga meminta pemerintah turun tangan menindak tegas para calo. “Ini bukan hanya terjadi tahun ini, tetapi setiap tahun. Sehigga mudik gratis ini seolah bukan untuk kami, tetapi bagi para calo,” pungkas Muridan.
Tuntutan lain, KMKI meminta Pemkab memperbaiki sistem pemesanan tiket. “Bukan seperti tahun ini, hanya cukup diwakilkan, mereka sudah dapat tiket. Seharusnya, sistemnya ketat, bukan sekadar melempar program kemudian ditinggalkan. Semisal pemesan tiket harus datang sendiri, atau disedikan secara online. Artinya tak boleh diwakilkan. Sehingga tidak memberikan ruang para calon bermain,” tegasnya.
Oleh karena itu, apabila hal-hal yang KMKI tuntut tidak lagi digubris dan disikapi dengan langkah-langkah cepat, maka ratusan mahasiswa Kangean akan melakukan langkah yang lebih keras dan tegas untuk meminta keadilan dan pertanggung jawaban pada pihak pemerintah terkait. “Jangan salahkan jika datang ke pemerintah dan berteriak,” katanya. (SOE/D4N)
