SAMPANG, koranmadura.com – Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sampang mendapat kritikan dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Menurut legislatif, sejak pergantian kepemimpinan pada Februari 2018 lalu, banyak OPD tak serius bekerja. Akibatnya, serapan anggan minim, pembangunan pun stagnan.
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Moh. Hodai yang membidangi bagian perekonomian mengatakan bahwa hingga bula Juni 2018, beberapa program pembangunan dan peningkatan perekonomian masyarakat di Sampang belum juga dilaksanakan.
“Mei lalu itu hanya kisaran 22 persen, meski sampai awal Juni ada peningkatan penyerapan anggaran, itu tak seberapa karena beberapa program kegiatan masih belum dikerjakan. Yang dikerjakan itu hanya DAK penugasan, itupun terkesan dipakasakan dari Bupati yang lama, kalau tidak dipaksakan pasti gagal. Padahal banyak program kegiatan yang bagus untuk masyarakat,” ujarnya saat ditemui di ruang Fraksi Demokrat DPRD Sampang, Rabu, 6 Juni 2018.
Lanjut Hodai, meski telah ada surat edaran Gubernur tentang larangan penggunaan anggaran sebelum pelaksanaan Pilkada 2018, pihaknya menilai, penggunaan anggaran yang dimaksud adalah penggunaan dana hibah maupun Jasmas Provinsi yang memang dikhawatirkan jadi rawan penyimpangan untuk kepentingan politik. Namun untuk penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD hendaknya tak boleh ditunda-tunda demi kepentingan masyarakat.
“Tau sendiri imbasnya, masyarakat banyak mengeluh perekonomian di Sampang semakin tidak karuan alias anjlok dan macet. Ditambah lagi tarif listrik mahal, harga barang-barang merangkak naik. Sedangkan kebutuhan masyarakat Sampang menjelang lebaran juga banyak,” tandasnya. (Muhlis/SOE/D4N)
