SUMENEP, koranmadura.com – Tahun 2018 Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Predikat itu diberikan setelah BPK melakukan audit keuangan APBD tahun 2017.
Keberhasilan meraih WTP pun mendapat apresiasi lantaran Kabupaten paling ujung timur pulau Madura itu baru tahun ini meraih predikat itu. Namun, tak sedikit yang juga menganggap hal biasa. Karena predikat WTP tidak menjamin daerah terbebas dari persoalan administrasi keuangan atau korupsi.
”Kami apresiasi prestasi pemerintah tahun ini yang akhirnya lepas dari kutukan WDP. Tapi, di beberapa daerah WTP tidak otomatis bersih,” kata Ketua Komisi II DPRD Sumenep, Nurus Salam, Senin, 4 Juni 2018.
Ia menegaskan agar raihan opini WTP menjadi pemicu semangat pemerintah untuk benar-benar menciptakan pemerintahan yang good governance.
”Jadi tantangannya ke depan semakin berat, tidak hanya sekadar mempertahankan predikat WTP, tapi juga harus dibuktikan bahwa pemerintah benar-benar telah menyelengarakan pemerintahan yang perofesional dan akuntabel,” tegasnya.
Labih jauh legislator Gerindra ini juga meminta agar pemerintah secepatnya menyelesaikan persoalan-persoalan yang belum tuntas, seperti masalah aset yang sampai saat ini masih banyak yang buram.
Sebagaimana diketahui, WTP diberikan BPK RI atas hasil audit yang diterbitkan atas laporan keuangan yang dianggap memberikan informasi yang bebas, transparan, dan akuntabel.
Opini WTP atas audit keuangan Sumenep tahun 2017 dari BPK RI diterima langsung Bupati Sumenep A. Busyro Karim di Kantor BPK perwakilan Jawa Timur, Kamis, 31 Mei 2018.
“Keberhasilan opini WTP itu adalah bentuk ikhtiar dan kerja keras Pemkab Sumenep dalam menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan transparan,’ kata A. Busyro Karim.
Mantan Ketua DPRD Sumenep ini mengapresiasi kinerja komponen Pemkab, dan menyatakan jika prestasi tersebut adalah buah dari komitmen semua pihak dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan profesional.
“Diharapkan prestasi tersebut tidak membuat puas kalangan birokrasi Sumenep, karena mempertahankan prestasi tersebut jauh lebih berat,” tukasnya. (JUNAIDI/SOE/DIK)
