JAKARTA, koranmadura.com – Partai Golkar menyarankan menteri yang mau maju dalam pemilihan legislatif 2019 untuk mundur. Hal tersebut dinilai sebagai bagian dari moralitas dan jabatan politik.
“Golkar sendiri menyarankan bagi menteri yang mau nyaleg harus mundur. Karena ini bicara moralitas dan politik,” ujar politisi Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) di Istora Senayan, Jakarta, Rabu, 11 Juli 2018.
Menurut Bamsoet, meski menteri yang berniat maju untuk nyaleg telah mendapat izin dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), namun menteri yang bersangkutan tetap harus mundur. “Yang mau nyaleg walaupun presiden memberikan lampu hijau dan cuti, berbenturan pada moralitas para menteri,” katanya.
Bamsoet pun mengatakan, kader Golkar yang saat ini duduk di Menteri tidak ada yang berniat nyaleg. “Kebetulan Idrus Marham dan Airlangga Hartanto tidak nyaleg,” ucapnya.
Sementara Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya mengatakan, belum ada menteri yang mengajukan izin maju menjadi caleg. JK menyebut, aturan KPU tidak mengharuskan menteri yang nyaleg untuk mundur.
Menurut JK, menteri yang hendak ikut nyaleg harus mengambil cuti tapi tidak harus mundur dari jabatannya. Hal tersebut sesuai dengan aturan KPU. “Sesuai dengan aturan KPU hanya cuti,” ujar JK di Hotel JS Luwansa, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa, 10 Juli kemarin. (DETIK.com/ROS/DIK)
