SUMENEP, koranmadura.com – Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) turut angkat bicara mengenai biaya pendidikan di Universitas Wiraraja (Unija) yang dikeluhkan sejumlah mahasiswa di kampus tersebut karena dinilai terlalu mahal.
Baca: Mahasiswa Tuding Unija Bukan Lembaga Pendidikan, Tapi Perusahaan
Salah satu hal yang memantik DPKS turut berkomentar ialah pernyataan Pejabat Sementara (Pjs) Rektor, Sjaifurrachman, bahwa mahasiswa yang merasa keberatan dengan biaya pendidikan di Unija agar tidak usah masuk di kampus yang identik dengan cemara itu.
“Solusinya bagaimana? Mahasiswa yang merasa keberatan dengan biaya pendidikan (di Unija), silakah, enggak usah kuliah masuk di Wiraraja,” kata Pjs Rektor Unija, Sjaifurrachman saat dimintai konfirmasi terkait aksi mahasiswa yang dilakukan mahasiswa dalam rangka mengeritik kebijakan kampus terkait biaya pendidikan yang dinilai mahal, Jumat, 6 Juli 2018.
Anggota DPKS, Badrul Arrosi menyayangkan pernyataan tersebut. “Pernyataan seperti itu bisa membentuk image public, bahwa spirit pendidikan sudah bergeser dari mencerdaskan anak bangsa kepada kapitalisasi pendidikan. Seharusnya, dalam menyikapi aspirasi mahasiswa tidak perlu keluar pernyataan seperti itu,” katanya.
Di samping itu, dia juga menyayangkan pernyataan Pjs Rektor Unija terkait klasterisai perguruan tinggi swasta (PTS) di Madura. Di mana, dalam pernyataannya Sjaifur meminta agar Unija tidak dibanding-bandingkan dengan PTS lain di Madura.
Sebab, masih menurut Sjaifur, dalam klaster perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang dikeluarkan Kemenristekdikti, Unija masuk di klaster ketiga. Sementara PTS lain di Madura masih berkutat di klaster kelima atau klaster terbawah. “Ibarat ingin membeli barang dagangan yang mahal, tidak bisa dibandingkan dengan yang murahan,” tambah Sjaifur.
Baca: Pjs Rektor: Jangan Bandingkan Wiraraja dengan PTS Lain di Madura
Menurut Badrul, pernyataan yang dilontarkan Sjaifur kepada pablik itu bisa menimbulkan kontroversi, sekaligus ketersinggungan antar sesama perguruan tinggi. “Mestinya jangan sampai mengesankan arogansi sektoral,” pungkasnya. (FATHOL ALIF/SOE/DIK)
