JAKARTA, koranmadura.com – Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyebut kemiskinan di Era Presiden Joko Widodo (Jokowi) naik 50%. Tak kalah mencengangkan, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebut ada sekitar 100 juta orang yang masuk dalam kategori miskin.
Namun, angka tersebut dibantauh oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut BPS, angka yang disebut oleh dua Ketua Partai sangat berbeda dari angka yang dirilis oleh BPS. BPS merilis bahwa pada Maret 2018, angka kemiskinan di Indonesia 9,82% atau menjadi 25,95 juta orang.
“Angka dari mana dulu? kalau kita ngomong kan harus pakai data kan,” kata Kepala BPS Suhariyanto saat ditemui usai menghadiri diskusi Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) di Kantor Kemenkominfo, Jakarta, Senin 30 Juli 2018.
Ia menambahkan bahwa kalau berbicara semaunya sangat mudah. Seharusnya, berbasis data. “Kalau cuma ngomong, nggak pakai data ya susah ya. Cek saja data yang ada. Jadi kalau sebuah statement nggak ada datanya agak susah kita mengkonfirmasi,” lanjutnya.
Selain harus pakai data, metode untuk mengetahui angka kemiskinan juga harus jelas dan tidak asal sebut.
“Sekarang kalau kita menghitung metode, metodenya itu kan harus baku ya. Saya bisa saja bilang penduduk miskin 5% loh. Dari siapa (datanya)? ngikutin saya, kan gitu. Atau saya bilang penduduk miskin Indonesia 50%, dari mana? ya pokoknya ngikutin saya saja. Kan nggak bisa gitu,” ujarnya.
BPS kata Suhariyanto mengacu kepada standar metode yang baku. “Kita harus mengacu kepada standar metode yang baku, yang biasa dilakukan oleh semua negara. Kayak BPS, tadi saya bilang kita bukan BPS yang bikin metodenya, tapi mengacu pada Handbook on Poverty and Inequality yang dibuat oleh lembaga internasional. Diterapkan di negara lain nggak? diterapkan,” tambahnya. (DETIK.com/SOE/DIK)
