Selalu ada alasan pada seorang politisi ketika berpikir dan bersikap politik. Berbagai pembenaranpun bisa langsung dideret panjang. Karena itu jangan pernah berpikir sebuah pengakuan bersalah jika mempertanyakan pikiran dan sikap seorang politisi. Ia hanya akan memberikan jawaban dan sudah pasti menegaskan bahwa pikiran dan sikap politiknya benar.
Para pengamat politik independen agak berbeda. Berbagai komentarnya selalu atas dasar perspektifnya. Karena itu tak usah merasa heran bila berbagai pengamat bisa berbeda pendapatnya tentang satu soal yang sama.
Adakah kesesuaian antara pendapat pengamat dengan alasan para politisi tentang soal yang sama? Di sini biasanya teruji kapasitas dan kuaitas pengamat serta kejujuran alasan yang dikemukakan politisi. Persambungan dua pendapat itu memperlihatkan kualitas kebenaran pemikiran dan sikap seorang politisi.
Seperti pendapat pengamat yang mengambil sudut pandang tertentu, pemikiran dan sikap politisi juga merupakan sebuah pilihan. Perbedaannya terletak pada resiko politik kepada politisi bersangkutan sedang kepada pengamat akan mempengaruhi kredibiitasnya.
Pikiran dan sikap politik dari seorang politisi sudah pasti –tak akan pernah tertinggal- selalu memperhitungkan seberapa jauh memberikan keuntungan politik. Soal benar atau salah agaknya masuk urusan nomor paling ujung. Yang terpenting bagaimana pikiran dan sikap politiknya mampu meyakinkan para pemilih dan pendukung.
Pengamat, rakyat yang makin cerdas akan menilai dan mengukur seberapa jauh pikiran dan sikap politik seorang politisi. Apakah sekedar bualan, asal ngeles, semata kepentingan atau memang memiliki tujuan-tujuan ideal.
Politisi yang memiliki idealisme tentu saja berusaha berpikiran dan bersikap seoptimal mungkin obyektif. Basis sikap dan pikiran sangat jelas sesuai visi dan misinya. Bukan sekedar ingin meraup dukungan sebanyak-banyak tetapi ada semangat memberikan pencerdasan kepada masyarakat.
Barangkali menarik mencermati dinamika pasca pendaftaran Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di KPU terutama terkait alasan memilih Cawapresnya. Jokowi, yang memilih Cawapres KH. Ma’ruf Amin beralasan mempertimbangkan keulamaannya. Ia juga menggandeng Ketua MUI atas dasar pertimbangan menghindari ketegangan seperti Pilkada Jakarta, ketika isyu agama begitu mendominasi.
Sudah tentu pertimbangan itu tak lepas pula dari kepentingan politik meraih dukungan. Karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sebagai politisi Jokowi memperhitungkan, dengan menggandeng KH. Ma’ruf Amin ingin menarik simpati ummat Islam.
Prabowo menggandeng Sandiaga Uno juga memiliki pertimbangan. Prabowo tidak memilih ulama sebagai pendamping walau Ijma’ Ulama memutuskan agar memilih ulama, beralasan untuk menghindari konflik karena Jokowi telah memilih ulama, Prabowo beralasan untuk menghindari persaingan antar ulama maka pendamping yang dipilih bukan ulama tapi pengusaha. Sudah tentu ada pertimbangan politik sebagaimana Jokowi juga, yaitu kepentingan politik meraih dukungan. Ini aktivitas politik. Jadi omong kosong, jika tak ada pertimbangan untuk kepentingan politik.
Bahwa kemudian berbagai alasan itu kadang terasa perlu dipertanyakan wajar saja. Alasan Prabowo misalnya, agak membingungkan. Sebab sebelum Jokowi memutuskan menggandeng KH. Ma’ruf Amin sudah santer di berbagai media akan menggandeng Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari Demokrat. Lalu berubah memilih Sandiaga Uno sehingga memunculkan drama kardus dan baper. Jadi jauh sebelum muncul nama KH. Ma’ruf Amin nama-nama yang mencuat dari Cawapres Prabowo sama sekali bukan ulama. Sembilan nama yang diusulkan PKS yang sebagian besar ulama itu praktis menjelang penentuan tidak lagi diperhitungkan.
Jokowipun sempat mendapat sorotan ketika nama Mahfud MD, yang sudah bocor ke publik tiba-tiba menghilang. Alasan Jokowi mempertimbangkan kepentingan keseimbangan nasionalis religius juga sempat menimbulkan pertanyaan. Apalagi kemudian beberapa pengamat memberikan analisa bahwa penolakan terhadap Mahfud MD, sebenarnya mengemuka dari partai politik pendukung terutama PKB dan PPP, yang tak ingin Jokowi memelihara anak macan.
Berdasarkan kalkulasi politik, jika Mahfud MD yang menjadi Cawapres Jokowi, pada Pemilu 2024 jika segalanya berjalan lancar hampir dipastikan Mahfud akan menjadi “macan” sebagai Calon Presiden terkuat. Karena itu sebagian partai politik pendukung menolak keras tampilnya Mahfud MD dan menyetujui KH. Ma’ruf Amin. Jokowi menyetujui KH. Ma’ruf Amin karena sebagian partai pendukung menolak Mahfud MD.
Alasan siapakah yang memiliki dasar rasional dari dua pasangan pemimpin yang akan bertarung pada Pemilu 2019? Rakyat dengan masukan analisa para pengamat yang akan menilainya. Rakyat tentu sudah menimbang mana yang beralasan obyektif, iklas dan benar-benar berpikir kepentingan bangsa dan mana yang sekedar mengeles dan mengedepankan ambisi kekuasaan semata.
