SUMENEP, koranmadura.com – Sejumlah perwakilan guru honorer kategori dua (K2) mendatangi Kantor Bupati Sumenep, Madura, Jawa Timur, melakukan audiensi dengan pemerintah setempat, Senin, 27 Agustus 2018.
Para guru ini datang ke Kantor Bupati ditemani Ketua DPRD Sumenep, Herman Dali Kusuma. Mereka kemudian ditemui Wakil Bupati, Achmad Fauzi, bersama Sekda, Edy Rasiyadi.
Ketua Forum K2 Sumenep, Abd. Rahman mengungkapkan, setidaknya ada tiga tuntutan yang disampaikan pihaknya kepada Pemkab Sumenep dalam kesempatan tersebut.
Pertama, honorer K2 Sumenep meminta kepada pemerintah setempat agar menaikkan honor atau insentif. Dari sebelumnya Rp 350 per bulan menjadi minimal Rp 1 juta. “Karena kalau 350 ribu per bulan itu masih sangat jauh dari harapan,” katanya.
Kedua, lanjut Rahman, pihaknya mendesak kepada pemerintah agar mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati sebagai legalitas K2 di Sumenep. “Selain sebagai legalitas, SK Bupati itu kami butuhkan sebagai persyaratan sertifikasi,” lanjutnya.
Sedangkan tuntutan yang ketiga, menurut Rahman pihaknya meminta agar diikutkan dalam program BPJS ketenagakerjaan. “Karena hal itu juga penting bagi kami,” pungkasnya.
Sekda Sumenep, Edy Rasiyadi menyampaikan, selama ini pihaknya tidak bisa mengakomodir tuntutan guru honorer K2 di daerahnya karena postur APBD tidak memungkinkan.
Namun untuk tahun depan, dia mengaku pihaknya akan mengupayakan agar kesejahteraan guru honorer K2 di kabupaten paling timur Pulau Madura ada peningkatan. Hanya saja, ia tak menyebut nominal berkenaan insentif yang akan diberikan. (FATHOL ALIF/SOE/DIK)
