PAMEKASAN, koranmadura.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, menyebutkan bahwa banyak data kemiskinan di wilayahnya tidak valid.
Ketua DPRD Pemekasan, Halili Yasin mengatakan bahwa selama ini Pemkab Pamekasan menjadikan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan. Seharusnya, kata politisi PPP itu, Pemkab punya acuan data sendiri.
“Selama ini acuannya adalah BPS, karena lembaga itu yang dianggap kredibel. Padahal SDM mereka juga terbatas. Sehingga dalam melakukan pendataan itu tidak fair dan kurang berkualitas,” jelas Halili, Rabu, 01 Agustus 2018.
Pihaknya akan mengusulkan kepada Pemerintah Daerah agar mempunyai bank data yang lengkap biar bisa menjadi acuan dalam merumuskan pembangunan.
“Nanti kita usulkan ke pemerintah daerah agar mempunyai bank data yang lengkap, sehingga kita punya acuan sendiri dalam merumuskan perencanaan program pembangunan,” pungkasnya. (SUDUR/SOE/VEM)
