PAMEKASAN, koranmadura.com – Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Nasional Demokrat (NasDem) dan Partai Demokrat (PD) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, mengusung Kholilurrahman-Fathor Rahman (Kholifah) pada Pilkada Pamekasan 2018.
Jagoan tiga partai besar tersebut kandas setelah kalah telak dari pasangan Badrut Tamam-Rajae (Berbaur) yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Berdasar hasil rekapitulasi manual Pilkada Serentak 2018 yang digelar KPU Pamekasan, pasangan Berbaur unggul dari pasangan Kholifah dengan selisih sebanyak 29.142 suara.
Pasangan Berbaur mengumpulkan sebanyak 257.738 suara dan pasangan Kholifah meraih sebanyak 228.596 suara. Jumlah tersebut meliputi sebanyak 486.334 suara sah, sebanyak 12.744 suara tidak sah dari jumlah total sebanyak 499.078 suara.
Bupati dan Wakil Bupati pemenang Pilkada Pamekasan, Badrut Tamam-Rajae mulai bekerja setelah resmi dilantik Gubernur Soekarwo di Gedung Grahadi Surabaya, Senin, 24 September 2018. Bernaikah PPP, NasDem dan Demokrat Pamekasan jadi partai oposisi?
Ketua Fraksi PPP Pamekasan, Muhsin Salim belum berani menentukan sikap politiknya. Oposisi atau justru mendukung pemerintahan Badrut Tamam-Rajae.
Menurut pria yang juga menduduki jabatan Sekretaris DPC PPP Pamekasan itu, partainya masih menunggu hasil musyawarah ulama dan tokoh PPP. “Masih belum ada keputusan, wait and see hasil musyawarah ulama dan tokoh PPP,” kata Muhsin Salim, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatApp, Senin, 24 September 2018.
Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris DPD Nasdem Pamekasan, Ribut Herwindo mengatakan, untuk menentukan koalisi atau oposisi perlu komunikasi dan koordinasi dengan jajaran pengurus NasDem diberbagai tingkatan. “Intinya NasDem selalu hadir untuk masyarakat. Soal Koalisi atau oposisi masih perlu komunikasi,” ujar Ribut Herwindo.
Ribut Herwindo berharap, kedua pemimpin muda tersebut bisa mengemban amanah, dan membawa kota Pamekasan ke arah yang lebih baik.
Berbeda sikap dengan PPP dan NasDem, Fraksi Demokrat DPRD Pamekasan dengan tegas menyatakan akan menjadi partai penyeimbang pemerintah. “Terkait sikap politik Fraksi Demokrat, kami selalu komitmen dari pusat hingga daerah untuk jadi partai penyeimbang,” kata anggota Fraksi Demokrat, Ismail.
Menurut Ismail, Fraksi Demokrat bisa menjadi oposisi apabila program pemerintah yang dijalankan tidak mengarah pada kesejahteraan rakyat. “Kami berkomitmen menjadi partai penyeimbang, sewaktu-waktu kami bisa menjadi partai oposisi apabila program tidak mengarah pada kesejahteraan rakyat,”tuturnya.
Dia menambahkan, partai pengusung Kholifah belum membicarakan soal oposisi secara resmi. Namun hasil komunikasi semua partai cenderung ingin menjadi partai penyeimbang. “Selama ini teman-teman secara resmi belum bicara itu ya, tapi secara person kami komunikasi. Mungkin persepsinya sama ya jadi partai penyeimbang,” terangnya. (RIDWAN/ROS/VEM)
