SUMENEP, koranmadura.com – Ratusan tenaga honorer (K2) melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Sumenep, Madura, Jawa Timur, Kamis, 20 September 2018.
Mereka menuju Kantor Bupati dengan cara berjalan kaki dari sebelah barat Taman Bunga (TB) di Jalan Trunojoyo. Selama diperjalanan mereka melakukan orasi dengan menggunakan pengeras suara.
Selain itu mereka juga membawa ratusan poster yang intinya menolak pengangkatan CPNS jalur umum. Mereka meminta semua tenaga honorer untuk diangkat tanpa melalui mekanisme seleksi.
Sebab, pengabdian mereka telah lama, bahkan ada yang sampai belasan tahun lamanya. Namun karena terganjal aturan, mereka tidak bisa mengikuti seleksi.
Usai melakukan orasi, mereka ditemui oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Edy Rasiyadi, Asisten I Moh Jakfar, dan Kepala BKPSDM R Titik Suryati.
Setidaknya terdapat tiga tuntutan yang disampaikan. Pertama, menunda pelaksanaan Tes CPNS jalur umum Tahun 2018 yang ditujukan kepada Menpan RB. Tuntutan kedua, menolak atas terbitnya PermenPanRB No. 36 dan 37 tahun 2018. Sementara tuntutan ketiga, memberikan dukungan kepada Pemerintah Pusat dan DPR RI untuk secepatnya menyelesaikan revisi UU ASN No. 5 tahun 2014 oleh DPR RI.
“Sebagai bentuk pengawalan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep agar menerbitkan SK Bupati sebagai kebutuhan pengajuan Sertifikat Pendidik (Sertifikasi),” kata Ketua FKH2 Sumenep, Abd Rahman.
Setelah lama berorasi mereka membubarkan diri dari Kantor Bupati Sumenep dengan berjalan kaki. Mereka juga mendapat pengawalan dari pihak kepolisian. Selama aksi berlangsung, mereka berjalan tertib. (JUNAIDI/SOE/DIK)
