SUMENEP, koranmadura.com – Usai melakukan orasi di depan Kantor Bupati Sumenep, ratusan honorer (K2) kembali berorasi di depan Kantor DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur, Kamis, 20 September 2018.
Sesampainya di depan Kantor Wakil Rakyat di Jalan Trunojoyo, sebelum berorasi mereka terlebih dahulu membaca Surat Yasin. Pembacaan surat yasin dipimpin oleh satu orang yang kemudian diikuti secara khidmat oleh semua peserta demo.
Setelah itu mereka bergantian berorasi menyampaikan keluh kesah menjadi tenaga honorer. Sebab, pemerintah terkesan menganaktirikan mereka, sehingga tidak bisa mendaftar sebagai PNS karena terganjal administrasi.
“Kami minta bapak dewan untuk menyampaikan aspirasi kami, keluar bapak dewan,” kata orator saat itu.
Baca: Demo Kantor Bupati Sumenep, Ini Tiga Tuntutan Honorer K2
Setidaknya terdapat tiga tuntutan yang disampaikan. Pertama, menunda pelaksanaan Tes CPNS jalur umum Tahun 2018 yang ditujukan kepada Menpan RB. Tuntutan kedua, menolak atas terbitnya PermenPanRB No. 36 dan 37 tahun 2018. Sementara tuntutan ketiga, memberikan dukungan kepada Pemerintah Pusat dan DPR RI untuk secepatnya menyelesaikan revisi UU ASN No. 5 tahun 2014 oleh DPR RI.
“Sebagai bentuk pengawalan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep agar menerbitkan SK Bupati sebagai kebutuhan pengajuan Sertifikat Pendidik (Sertifikasi),” kata Ketua FKH2 Sumenep Abd Rahman.
Hingga saat ini aksi masih berlangsung. (JUNAID/SOE/DIK)
