YOGYAKARTA, koranmadura.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan 9 juta sertifikat tanah bisa diterbitkan pada tahun 2019. Jokowi pun mengancam Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) jika tidak mampu mencapai target tersebut.
“Tahun ini target 7 juta sertifikat di seluruh tanah air, tahun depan 9 juta sertifikat harus keluar dari kantor BPN. Caranya gimana? Saya nggak mau tahu, urusannya menteri, urusannya kanwil, kantor BPN. Kerja Sabtu, Minggu, malam silakan, saya bagian awasi targetnya selesai ndak, kalau ndak selesai hati-hati bekerja dengan saya,” kata Jokowi, Jumat, 28 September 2018.
Hal itu diucapkan Jokowi ketika memberi sambutan di acara penyerahan sertifikat tanah bagi warga DIY di Jogja Expo Center (JEC). “Awas…saya hanya ngomong awas, gitu aja, udah. Tugasnya kantor BPN itu mempercepat sertifikat, cepat melayani masyarakat,” tegas Jokowi.
Jokowi memaparkan, di seluruh Indonesia, ada 126 juta bidang tanah yang harus bersertifikat. Tetapi di tahun 2015 akhir, baru 46 juta bidang yang bersertifikat. Artinya masih 80 juta bidang tanah yang belum bersertifikat sehingga tak jarang terjadi persoalan sengketa tanah di lapisan masyarakat. “Karena rakyat belum pegang tanda hak hukum atas tanah,” ujarnya.
Jokowi melanjutkan, pada tahun 2015 dia bertanya ke Menteri Agraria dan Tata Ruang berapa capaian penerbitan sertifikat tanah dalam setahun.
“Hanya bisa terbitkan 500-600 ribu sertifikat, saya hitung berarti butuh 160 tahun baru rampung untuk penerbitan sertifikat seluruh bidang tanah di Indonesia. Tahun 2015 saya suruh persiapkan sistem dan target 2017 dimulai,” cerita Jokowi.
Jokowi pun menekankan agar semua persoalan yang akan mengganjal proses sertifikasi tanah dicarikan solusi dengan cepat. Hal itu dilakukan agar BPN bisa mengeluarkan sertifikat dan dapat mencapai target.
“Tahun 2016 Pak Menteri bilang kurang juru ukur, saya minta cari, tak perlu jadi PNS, pokoknya ada juru ukurnya biar ngukurnya cepat. Jangan jadi alasan karena juru ukur setiap tahun hanya 500 ribu, nggak mau saya alasan seperti itu. Cari, nyatanya bisa dan 5 juta bisa keluar tahun kemarin. Bekerja harus diberi target, mboten rampung? Awas Kanwil (BPN)-nya,” ungkapnya. (DETIK.com/ROS/DIK)
