SUMENEP, koranmadura.com – Sejak awal tahun hingga Oktober 2018 Desa Tenonan, Kecamatan Manding, Madura, Jawa Timur tidak mendistribusikan Bantuan Beras Sejahtera (Rastra).
Kasubag Sarana Ekonomi, Bagian Perekonomian Sekretatiat Pemerintah Kabupaten Sumenep, Muh. Ardjuhadi mengatakan salah satu alasan Kepala Desa Tenonan tidak merealisasikan bansos rastra, karena data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak sesuai dengan realita di desanya. Sehingga jika dipaksakan bantuan dari pemerintah pusat itu nantinya akan terjadi kesenjangan sosial.
“Sejak Januari 2018 hingga saat ini Desa Tenonan tidak merealisasikan bansos rastra,” katanya saat dikonformasi koranmadura.com.
Pihaknya mengaku terus mensupport agar bantuan itu segera direalisasikan. Jika sampai akhir tahun tidak didistribuskan, dipastikan jatah bansos itu hangus.
Salah satu upaya yang dilakukan dengan cara memberikan kesempatan bagi pemerintah desa untuk memperbaiki KPM. Namun, upaya itu terkesan tidak diindahkan.
“Beberapa waktu lalu kami dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendatangi pemerintah desa setempat (monitoring). Namun, saat itu pemerintah desa beralasan berada di Surabaya,” jelasnya.
Sesuai data di Bagian Perekonimian, jumlah KPM 2018 di Desa Tenonan sebanyak 367 orang. Jadi apabila dikalikan 10 Kg per KPM, maka jatah untuk Desa Tenonan per bulan diketahui sebanyak 3.670 Kilogram.
Padahal menurutnya, bagi warga miskin bantuan tersebut sangat dibutuhkan. Apalagi, kata dia sejak 2018 pemerintah desa tidak lagi dibebankan untuk melakukan penebusan. Pemerintah menggratiskan sepenuhnya. Pemerintah desa tinggal menjadwal waktu untuk merealisasikan bansos rastra tersebut.
“Meskipun belum ditebus, jatah itu tidak hangus hingga bulan Desember. Maka dari itu, kami mengharap agar pemerintah Desa Tenonan memanfaatkan sisa waktu yang ada untuk merealisasikan jatah rastra. Kasihan, karena itu hak warga yang masuk dalam KPM,” tukasnya. (JUNAIDI/SOE/VEM)
