SAMPANG, koranmadura.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan sosialisasi tentang sistem Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada legislatif dan ekeskutif di lingkungan pemerintah Sampang, Madura, Jawa Timur, Rabu, 3 Oktober 2018. Bagaimana hasilnya?
KPK menyebut bahwa para anggota DPRD di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur paling malas melaporkan harta kekayaannya.
“Untuk DPRD Sampang memang 100 persen tidak melaporkan harta kekayaannya. Makanya undangan kami tujukan kepada DPRD dalam acara ini,” kata Bagian Spesialis Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Andika Widiarto, Rabu, 3 Oktober 2018.
Menurutnya, ada beberapa kendala yang bisa dimungkinkan para wakil rakyat tidak menyetor LHKPN, diantaranya adanya perubahan pengisian LHKPN manual menjadi elektronik. Selain itu, juga dimungkinkan malas. Berdasarkan UU No 30 Tahun 2002, penyetoran laporan kekayaan dilakukan setiap dua tahun sekali. Namun untuk tahun ini penyetoran LHKPN dilakukan setahun sekali.
“Tingkat kepatuhan DPRD sangat rendah karena memang 100 persen tidak ada yang melaporkan. Dan memang kami ada wacana untuk mempublish harta kekayaan semua pejabat di seluruh Indonesia. Jadi jangan sampai ketika dipublish Kabupaten Sampang tingkat kepatuhannya rendah. Mohon segera melaporkan,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa sebenarnya batas penyetoran laporan kekayaan para pejabat negara berakhir pada 31 Maret 2018 lalu.
“Sebenarnya sudah terlambat, mending terlambat daripada tidak sama sekali. Tapi apabila tetap tidak menyetor LHKPN sampai akhir tahun 2018, maka kami anggap pelaporan LHKPN tahun 2017 lalu tidak sama sekali,” terangnya.
Lebih jauh pihaknya menjelaskan, untuk melakukan pengisian LHKPN, para pejabat hanya tinggal mengklik situs resmi yang dimiliki KPK, yaitu www.elhkpn@kpk.go.id.
“Nanti mereka registrasi dan di-onlinekan, maka tinggal ngisi. Jika sudah pernah ngisi sebelumnya tinggal tarik datanya, ya sama seperti ngisi pajak, semua data yang lama keluar semua dan tinggal mengedit dan melengkapi saja. Nah bagi yang lapor bisa dilihat di bagian annoucment seperti capres yang sekarangini,” tambahnya menjelaskan.
Disinggung sanksi bagi pejabat yang tidak menyetorkan, pihaknya mengaku tidak ada sanksi tegas. Bahkan dalam undang-undang juga tidak menyebutkan hukuman tegas.
“Sanksinya cuma administratif, kalau di Pemda yang memberikan sanksi yaitu Bupati. Kalau di DPRD, atasannya ya rakyat, yaudah kami publis saja. Tapi untuk tahun depan bagi DPRD apabila tidak melaporkan LHKPNnya otomatis tidak bisa dilantik dan semua haknya tidak bisa diberikan,” tegasnya. (Muhlis/SOE/VEM)
