SUMENEP, koranmadura.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat setidaknya 19,4 pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia tidak setuju dengan ideologi Pancasila.
Menanggapi hal itu Bupati Sumenep A Busyro Karim mengaku sangat prihatin. Sebab, jumlah tersebut dianggap sangat besar dan bisa menjadi faktor melemahnya sistem ketahanan nasional.
“Ini angka yang besar, kondisi ini bisa merongrong bangsa dan negara. Karena paham dari luar dengan mudah masuk di Indonesia. Tapi kami yakin, kalau ASN di Sumenep tidak ada yang menolak pada Ideologi Pancasila,” selorohnya saat sambutan di acara rotasi jabatan di Pendopo Agung Sumenep, Senin, 19 November 2018.
Bupati dua periode itu mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian semua elemen, sehingga hal itu tidak semakin melebar.
Anehnya lagi, kata Busyro, paham radikal tidak hanya di jajaran PNS, melainkan di berbagai masjid pemerintah sudah mulai dirasuki. “Saya berharap di masjid Sumekar tidak terjadi, kami telah mengantisipasi, yang mau jadi khotib saya seleksi,” jelasnya.
Sementara paham radikal di kalangan mahasiswa, kata bupati sudah dianggap hal yang wajar, sebab paham radikal di tengah masyarakat sudah lama terjadi. “Sejak saya jadi mahasiswa sudah ada, bahkan kami saat di Jogja sudah ada,” tegasnya. (JUNAIDI/DIK)
