PAMEKASAN, koranmadura.com – Hubungan antara Pemerintah dan DPRD Pamekasan, Madura, Jawa Timur kurang harmonis pasca Bupati Baddrut Tamam dan anggota DPRD berseteru.
Perseteruan itu berawal dari anggota Komisi II DPRD Pamekasan dari PKS, Harun Suyitno yang menyebut program Bupati Baddrut Tamam yang dikampanyekan tidak masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2019.
Baddrut Tamam yang baru memimpin Pamekasan itu terkesan tak terima dengan pernyataan Harun Suyitno, sehingga melayangkan kritik balik.
“Itu anggota dewannya surah belajar dech, bilang dari saya suruh belajar lagi,” kata Baddrut Tamam pada awak media, Rabu, 31 Oktober 2018.
Pernyataan Baddrut Tamam itu pun mengundang anggota DPRD lain, Taufiqurrahman ikut berkomentar. Menurut politikus Gerindra itu, pernyataan Baddrut Tamam tidak layak disampaikan ke publik. Apalagi yang bersangkutan seorang pemimpin yang patut memberikan teladan kepada masyarakat Pamekasan.
Di tengah saling serang tersebut, Baddrut Tamam menyampaikan niatanya untuk menciptakan atmosfer politik yang edukatif, mendidik, tidak menakut-nakuti, dan senentiasa mengajak, bukan mengejek.
“Suasananya adalah suasana antara kita sataretanan (persaudaraan) dan nuansa sateratanan jangan sampai hilang di antara kita semua,” tutur Baddrut Tamam, dalam sambutannya yang disampaikan dalam rapat paripurna Hari Jadi Pamekasan ke-488 di Kantor DPRD, Senin, 5 November 2018.
Politikus PKB tersebut berharap nuansa politik di Pamekasan tidak saling menikam, agar bisa saling membangun Pamekasan lebih damai.
“Abdhina (saya) mengharapkan nuansa politik kita tidak saling menikam. Nuasanya politik kita nuasana politik yang konstruktif, nuasanya bukan mengkhianati, tetapi nuasanya saling membangun untuk menuju Pamekasan lebih damai, asri, parjugeh dan seterusnya,” harapnya. (RIDWAN/SOE/DIK)
