SUMENEP, koranmadura.com – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) DPRD Sumenep, minta Bupati A Busyro Karim mengevaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditugaskan di wilayah Kepulauan Sumenep, Madura, Jawa Timur.
Sebab, berdasarkan informasi banyak ASN yang ditugaskan di sejumlah kepulauan enggan masuk kantor. Sehingga pelayanan kepada masyarakat kurang maksimal.
“Informasi yang kami terima banyak ASN yang tidak masuk kantor, meski masuk terkadang hanya sebentar,” kata Darul Hasyim Fath, anggota F-PDIP, DPRD Sumenep, Kamis, 15 November 2018.
Dikatakan, ASN yang tidak patuh sama aturan itu rentan dilakukan oleh petinggi di tingkat kecamatan. Sehingga bawahannya tidak berani menegur.
“Bagaimana mau menjadi pelayan bagi masyarakat kalau tidak ada di kantor. Ini harus dievaluasi oleh Bupati agar pelayanan di Sumenep ini terus meningkat,” jelas pria yang saat ini menjabat sebagai anggota Komisi III DPRD Sumenep itu.
Politisi asal Masalembu itu menegaskan semua ASN seharusnya siap ditempatkan di mana saja, termasuk di wilayah kepulauan. Sebab, sesuai komitmen sebelum diangkat menjadi ASN, mereka harus siap ditempatkan di manapun.
“Kalau memang ada pejabat atau ASN yang tidak komitmen dan lalai terhadap pelayanan publik, Bupati harus bertindak tegas pada mereka,” tegasnya. (JUNAIDI/SOE/DIK)
