PAMEKASAN, koranmadura.com – Tim Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, menggelar rapat pembahasan finalisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019, Kamis, 8 November 2018.
Rapat yang berlangsung secara tertutup ini sekaligus membahas program prioritas Bupati yang baru diusulkan. Namun program tersebut tidak diterima, karena tidak dijabarkan secara detail.
Kendati begitu, pembahasan finalisasi APBD 2019 dihentikan dan akan dilanjutkan Senin, 12 November 2018.
Tim Banggar DPRD Pamekasan, Suli Faris mengungkapkan, terdapat sejumlah program prioritas tambahan terkait janji politik Bupati Baddrut Tamam yang diusulkan bisa nyantol dalam APBD 2019. Salah satunya bantuan untuk pemerintahan desa.
“Banggar memboikot program Bupati mungkin narasinya terlalu ekstrim ya, jadi tidak seperti itu, yang benar pertemuan rapat finalisasi APBD belum bisa diselesaikan hari ini karena ada beberapa tambahan usulan bupati yang perlu dijelaskan lebih detail lagi oleh orang kompeten, paling tidak Kepala Bappeda dan Sekda,” kata Suli Faris.
Menurut Suli Faris, semua program harus dijelaskan secara detail. Baik input, output maupun outcome. Namun latarbelakang program Bupati yang diusulkan masih lemah.
“Artinya yang melatarbelakangi program itu apa, anggarannya berapa, kenapa anggarannya segini, sasarannya seperti apa, bentuk kegiatannya seperti apa, dampak dan manfaat kegiatan itu apa harus terurai secara rinci. Prinsip dari anggaran berbasis kinerja seperti itu,” ungkapnya.
Karena perwakilan pemerintah yang hadir pada rapat pembahasan finalisasi APBD 2019, tidak bisa menjelaskan poin-poin yang disebutkan, maka tim Banggar memutuskan pembahasan dutunda.
“Bukan menolak sih, minta agar dijelaskan lebih rinci, jadi tidak ada istilah Banggar boikot program Bupati,” beber Suli saat disinggung terjadinya penolakan program Bupati Baddrut Tamam. (RIDWAN/ROS/VEM)
