PAMEKASAN, koranmadura.com – Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Mohammad Sahur mengatakan, hingga saat ini masih banyak warga miskin di Pamekasan tidak dapat jatah bantuan dari pamerintah setempat.
“Masih banyak masyarakat kita yang tergolong miskin, mereka tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah,” kata Mohammad Sahur, Selasa, 13 November 2018.
Menurut Sahur, warga miskin yang belum mendapatkan perhatian dari pemerintah itu karena tidak terakomodir dengan baik. “Mereka tidak dapat bantuan karena persoalan data,” ungkapnya.
Oleh karenanya, lanjut dia menjelaskan, DPRD Pamekasan terus berusaha untuk mengakomodir seluruh warga miskin di kota Gerbang Salam dengan menyiapkan regulasi khusus.
“Saat ini kami tangah fokus membahas Raperda penanggulangan kemiskinan. Perda ini akan mengcover seluruh warga miskin di Pamekasan,” terangnya.
Mantan aktivis PMII itu memastikan Raperda penanggulangan kemiskinan masuk dalam APBD 2019. Hal ini juga untuk mendorong bupati Pamekasan supaya bekerja lebih maksimal.
Seperti diketahui, pada bulan Januari 2018, jumlah penduduk di Kabupaten Pamekasan, sebanyak 869.636 jiwa yang tersebar di 13 Kecamatan. 811.330 jiwa diantaranya dalam kondisi miskin. data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Pamekasan. (RIDWAN/ROS/VEM)
