JAKARTA, koranmadura.com – Komnas HAM menyebut sarana informasi seperti televisi dan media sosial menjadi tempat pertarungan politik. Menurut Komnas HAM, pertarungan ideologi politik baik di televisi maupun media sosial tak sejalan dengan semangat Bhineka Tunggal Ika.
Demikian disampaikan Komnas HAM saat merilis hasil survei tentang penilaian masyarakat terhadap upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis di Indonesia, di kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhari, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 16 November 2018. Survei dilakukan dengan metode kuantitatif melalui wawancara tatap muka terhadap 1.207 responden di 34 provinsi.
Survei tersebut dilaksanakan pada 25 September-3 Oktober 2018 dengan responden berusia 17-65 tahun, dan memiliki latar belakang sosial, ekonomi yang beragam. Pemilihan responden dilakukan dengan multistage random sampling dan sampling error survei ini sebesar 2,8 persen.
“Perputaran informasi dalam medium (televisi dan media sosial) tersebut pada praktiknya saat ini tak jarang menjadi arena pertarungan ideologi/politik melalui penyebaran berita bohong yang justru kontraproduktif dengan semangat kebhinnekaan,” kata Komisioner Komnas HAM Mochammad Choirul.
Choirul menuturkan, pada dasarnya masyarakat menyadari akan keberagaman baik itu ras dan etnis di Indonesia. Namun, hasil survei Komnas HAM tidak menunjukkan keberagaman itu sebagai hal positif untuk merekatkan persaudaraan satu sama lain.
“Kesadaran masyarakat Indonesia bahwa kita berbeda ada, tapi kesadaran perbedaan itu menjadi satu kekayaan untuk merekatkan, ternyata hasil surveinya tidak mengatakan itu. Bahwa kita berbeda bukan perbedaan itu tidak menjadikan kita membuka diri merangkul semuanya, tapi perbedaan itu malah menutup diri, solidaritasnya lebih dibangun ke solidaritas internal daripada solidaritas eksternal,” papar Choirul.
Menurut Choirul, hasil survei Komnas HAM menggambarkan kesadaran masyarakat untuk aktif terlibat dalam penghapusan isu diskriminasi dan ras masih perlu ditingkatkan. Dia berharap, agar semua pihak lebih serius merespon dan mencegah terjadinya diskriminasi ras dan etnis di masyarakat.
“Meningkatnya tensi politik menjelang pemilu 2019 harus kita pastikan bersama jangan sampai berseberangan dengan nilai dan prinsip penghormatan hak asasi manusia,” ujarnya. (DETIK.com/ROS/VEM)
