PAMEKASAN, koranmadura.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan ada di kota Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Kabar ini disebutkan sumber internal koranmadura.com di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Senin, 12 November 2018.
Menurut sumber itu, KPK tengah mempelototi pembahasan finalisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019, yang dinilai rawan terjadi praktik suap.
“KPK sudah ada di sini, mereka mengawasi pembahasan finalisasi APBD 2019,” kata sumber yang enggan disebut identitasnya tersebut.
Menurut sumber itu, tidak hanya KPK yang datang untuk melakukan pengawasan, melainkan ada penegak hukum lainnya yang sudah berada di tempat. “Tidak hanya KPK, penegak hukum lainnya juga mulai mengawasi pasca pembahasan finalisasi APBD 2019 yang ditunda kemarin,” terangnya.
Rapat pembahasan finalisasi APBD Pamekasan tahun 2019 berlangsung sejak Kamis, 8 November 2018. Namun rapat yang berlangsung secara tertutup itu dihentikan sebelum pembahasan selesai dan ditunda.
Tim Banggar terpaksa menghentikan, karena ada program susulan dari Bupati Baddrut Tamam. Program tersebut diketahui tidak melalaui tahapan proses penganggaran dari awal. Tiba-tiba ingin dicantolkan di detik-detik pembahasan finalisasi APBD.
Selain itu, tim Banggar menyebut bahwa program yang diusulkan Bupati itu tidak jelas input, output maupun outcome-nya. Salah satunya bantuan untuk pemerintah desa.
“Kita harus jelas targetnya apa dan ke mana, kalau hanya sekedar usulan tapi kita tidak paham, nanti kalau ada apa-apa masyarakat nanti mesti nanya ke kita, lho kok disetujui oleh DPRD, wong usulannya tidak jelas. misalnya kan seperti itu, kami tidak ingin seperti ini karena kami bagian dari penyelenggara pemerintah daerah,” kata Ketua DPRD Pamekasan, Halili Yasin, waktu lalu.
Rapat pembhasan finalisasi APBD 2019 ini dijadwalkan hari ini, Senin, 12 November 2018, di ruang paripurna DPRD Pamekasan. (RIDWAN/ROS/VEM)
