Oleh : Miqdad Husein
Hari-hari terakhir ini banyak pejabat pemerintah, politisi dan tokoh masyarakat menerima surat pribadi dari para koleganya. Bukan surat cinta tentu saja. Semua surat isinya permintaan tolong agar dibantu anak, ponakan dan lainnya diterima sebagai PNS.
Saat ini di seluruh Indonesia memang berlangsung tes penerimaan PNS. Berseliweran surat permohonan bantuan agar diterima PNS agaknya merupakan sisa-sisa tradisi lama. Pada sebagian masyarakat merasa kondisi penerimaan PNS seperti di masa lalu yang penuh praktek nepotisme, kongkalikong dan sejenisnya.
Padahal jaman sudah berobah. Hampir tak ada lagi ruang bermain-main dalam proses penerimaan PNS. Semua melalui proses transparan, jujur dan adil menggunakan teknologi digital. Mereka yang memang memiliki kemampuan melalui rest yang sepenuhnya menggunakan komputerisasi lah berpeluang dapat lolos.
Dengan sistem terbuka dan fair seperti sekarang ini sebenarnya praktis tertutup jalur-jalur haram. Transaksi bermuatan kongkalikong misalnya untuk diterima harus membayar sekian ratus juta sudah jadi masa lalu. Karena itu jika masih ditemui janji-janji angin surga dari oknum-oknum tertentu hampir bisa dipastikan merupakan penipuan.
Barangkali menarik dipaparkan contoh paling ekstrim. Masyarakat negeri ini mungkin pernah membaca berita bahwa anak Presiden Jokowi tidak lolos seleksi PNS. Itu bukti bahwa seluruh proses penerimaan PNS berlangsung fair. Bayangkan anak seorang Presiden, pucuk pimpinan negeri ini saja karena tidak lolos tes gagal diterima sebagai PNS.
Di sini makin jelas bahwa siapapun sebenarnya tak bisa mengintervensi proses penerimaan PNS. Jika anak Presiden saja tak lolos, apalagi pejabat dan tokoh lainnya. Jika Presiden saja tak bisa meloloskan anaknya apalagi pejabat dibawahnya. Jadi itu tadi- jangan percaya kepada siapapun yang mengaku bisa membantu meloloskan diterima menjadi PNS. Kemungkinan besar modus penipuan.
Sesuai semangat yang ditegaskan UU ASN bahwa hanya mereka yang memang memenuhi syarat yang dapat diterima. Syarat di sini pertama adalah lulus mengikuti tes. Kedua, sesuai bidang kemampuan atau spesialisasi. Mungkin saja seseorang memiliki kemampuan intelektual relatif tinggi namun karena keahlian dan spesialisasinya tak sesuai kebutuhan, peluang diterima kecil.
Di sini penting dipahami oleh masyarakat luas bahwa saat ini semangat penerimaan PNS bukan sekedar mengisi formasi. Ada jauh lebih mendasar lagi yaitu profesionalisasi PNS. Ini terkait tuntutan era melenial bahwa pengelolaan pemerintahan harus sesuai tantangan persoalan yang makin menuntut profesionalisme. Spesialisasi, kualitas skill, konsistensi, loyalitas, etos kerja keras mutlak menjadi jati diri PNS.
Tak bisa lagi PNS datang terlambat, duduk baca koran, ke luar ruangan melakukan pekerjaan sampingan dan hal lainnya. PNS harus menjadi pekerja profesional yang melayani publik secara optimal. Demikian pula kenaikan pangkat melalui proses penilaian dari prestasi kerja dan bukan atas dasar like and dislike.
Ini era melenial. Seluruh yang terkait PNS pun termasuk proses penerimaan nya, harus sejalan tuntutan era melenial.
