PAMEKASAN, koranmadura.com – Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Suli Faris membeberkan penyebab program prioritas Bupati Baddrut Tamam tidak masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2019.
Menurut politikus PBB tersebut, DPRD Pamekasan sudah membuka ruang kepada tim khsusus dan tim transisi kepemimpinan Bupati untuk memasukkan program prioritas pada saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta pembahasan draf RAPBD 2019.
Namun, kata dia, Timsus transisi Bupati tidak datang ke arena pembahasan hingga selesai.
“Kami undang saat pembahasan, tapi mereka (timsus transisi bupati) tidak hadir hingga pembahasan selesai,” kata Suli Faris, seperti dilansir akun Facebooknya, Sulfa, Sabtu, 4 November 2018.
Pada saat pembahasan KAU-PPAS dan draf RAPBD 2019, yang datang hanya Plt Kepala Bappeda Pamekasan dan mengajukan sebanyak 10.000 program baru UKM. Namun program tersebut dikoreksi kerena target sasarannya tidak jelas.
“Yang saya pahami dari program 10.000 UKM itu untuk jangka waktu 5 tahun, karena itu saya minta pada Bappeda agar 10.000 UKM itu dibagi 5 tahun. Sehingga setiap tahun cukup dianggarkan 2000 UKM. Selain dari itu kawan-kawan banggar juga menanyakan terkait dengan target dan sasaran dari program tersebut,” beber Suli Faris. (RIDWAN/SOE/VEM)
