SAMPANG, koranmadura.com – Kantor Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Sampang di demo oleh sejumlah pemuda yang mengatasnamakan Insan Muda Sampang, Selasa, 18 Desember 2018. Mereka mempertanyakan penggunaaan anggaran saat proses seleksi se Kabupaten pada acara jambore pemuda tahun 2016 lalu.
Koordinator aksi, Zulhan mengatakan, seharusnya Disporabudpar melakukan seleksi pemuda saat pelaksanan jambore pemuda yang hendak di kirim ke Provinsi Jatim, namun nyatanya, proses seleksi malah diabaikan dan terkesan hanya orang dalam saja yang dipilih. Oleh karena itu, pihaknya menuding pihak Disporabudpar melakukan manipulasi dalam SPJ-nya.
“Padahal kegiatan seleksi dalam acara jambore pemuda itu dianggarkan, tapi realitanya dinas terkait tidak melakukan seleksi. Dan kami indikasikan, dengan tidak melakukan seleksi, Dinas terkait justru membunuh potensi para pemuda berbakat di Sampang dan anggarannya entah kemana,” tudingnya.
Namun demikian, pelaksana kegiatan waktu itu tidak mendapkan teguran apa-apa meski telah menyalahi aturan, justru malah pelaksana kegiatan tersebut mendapat promosi naik jabatan pada tahun berikutnya.
“Yang paling miris, perwakilan pemuda yang berangkat tidak difasilitasi apa-apa seperti transportasi keberangkatan maupun saat pulang, dan saat di provinsi juga ditelantarkan tanpa ada pendampingan dari pihak Dinas,” tuturnya.
Bukan hanya soal Jambore pemuda, saat pelaksanaan pameran organisasi Kepemudaan (OKP) atau Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda 2018 untuk memperingati hari jadi Kabupaten Sampang ke-395 yang digelar pada 7-9 Desember 2018 lalu. Saat pelaksanannya justru hanya dua hari saja meski dalam agendanya digelar selama tiga hari. Hal itu terbukti disaat peserta yang hendak menghadirinya malah ditutup.
“Kalau soal waktu saja dikorupsi, apalagi anggarannya atau hal-hal yang tidak diketahui masyarakat kecil. Makanya saat ini kami demo kepala Disporabudpar untuk mundur dari jabatannya dan pecat oknum pejabat yang tidak profesional. Asal tahu, kami akan laporkan dugaan manipulasi ini ke Kajati,” tegasnya.
Sementara Kepala Disporabudpar Kabupaten Sampang, Aji Waluyo mengakui bahwa saat itu tidak melakukan proses seleksi melainkan langsung melakukan penunjukan karena sifatnya situasional yang dianggap kurang cukup waktu. Sehingga pihaknya melakukan penunjukan wakil pemuda yang dianggap sudah siap.
“Saya siap mundur dari jabatan saya, tapi yang jelas anggaran kepemudaan untuk kegiatan jambora sudah dikembalikan ke Kasda bukan dimakan sendiri, silahkan dicek sendiri. Dan waktu itu kepala dinasnya bukan saya,” tegasnya.
Sementara terkait pameran OKP, pihaknya bekerjasama dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Saat itu, pihak HIPMI menghadap Bupati untuk mengadakan kegiatan tersebut.
“Kami laksanakan dari 7-9 Desember, hanya saja pada tanggal 9 paginya, peserta bubar dengan sendirinya. Sedangakan peserta yang dimaksud malah datang sorenya. Dan yang jelas panggung waktu itu masih ada,” akunya.
Disisi lain, pihaknya mengaku dalam kegiatan pameran OKP, pihaknya hanya memfasilitasi saja. “Dan memang peserta OKP saat pengumuman merasa tidak puas dan meminta menjadi nomor satu,” paparnya. (MUHLIS/ROS/VEM)
