KORANMADURA.com – Empat tahun yang lalu, H Herman Dali Kusuma bukan apa-apa, ia hanya kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Sumenep, Madura, Jawa Timur yang kembali mencoba keberuntungan maju sebagai caleg dari partai yang didirikan Gus Dur itu. Sosoknya pun biasa-biasa aja, popularitasnya tak dikenal orang banyak. Ia hanya mantan anggota DPRD periode 2004-2009 silam.
Namun, tak disangka, pria asal Talango itu menang pada Pileg 2014 lalu, dan terpilih sebagai anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1 yang meliputi Kota Sumenep, Batuan, Manding, Kalianget, dan Talango.
Suara didapat juga tak banyak, ia hanya memperoleh 4.411 suara. Bahkan kalah jauh dibanding kader PKB sekaliber Abd. Hamid Ali Munir (dapil Ambunten, Pasongsongan, Dasuk, dan Rubaru) yang memperoleh 7.800 suara, dan Abrori Mannan (dapil Pragaan, Guluk-guluk, Ganding) memperoleh 6.398 suara. Ia hanya menang dari Dul Siam sekitar 703 suara yang memperoleh 3.708 suara.
PKB yang saat itu menjadi partai pemenang dengan memperoleh 7 kursi mendapat jatah Ketua DPRD. PKB pun harus mencari kader terbaik untuk mengisi jabatan Ketua DPRD yang pada periode sebelumnya dinakhodai oleh KH Imam Hasyim yang tak lagi mencalonkan (sekarang Ketua DPC PKB) pada Pileg 2014.
Waktu terus berjalan, akhirnya ada empat kader yang menurut PKB layak menempati posisi Ketua DPRD periode 2014-2019. Dari empat kader yang direkomendasikan itu, ternyata ada nama H Herman Dali Kusuma (anggota DPRD Sumenep periode 2004-2009) diantara nama-nama beken seperti Abrori Mannan (Ketua Komisi A DPRD Sumenep periode 2009-2014), Abd. Hamid Ali Munir (anggota Komisi A DPRD Sumenep periode 2009-2014), dan Dul Siam (Ketua FPKB DPRD Sumenep dan anggota Komisi D DPRD periode 2009-2014)
Jika ditelisik lebih jauh, empat kader itu bukan orang baru. Mereka sama-sama makan asam garam politik. Abrori Mannan misalnya. Selain dikenal sebagai tokoh, ia juga petahana dan sudah punya pengalaman yang banyak. Dul Siam pun juga sama. Petahana asal kepulauan itu juga sudah kenyang di dunia politik. Dari satu komisi ke komisi lain pernah ia rasakan. Apalagi Hamid Ali Munir. Anggota DPRD yang satu ini mencatat sejarah karena sudah ketiga kalinya mencicipi pahit manisnya gedung parlemen. Suaranya juga selalu tertinggi. Sehingga, pengalamannya tidak bisa diragukan lagi. Bagaimana H Herman?
Tentu semua orang bisa menilai. Walaupun bukan orang baru, tetapi popularitasnya kalah jauh dibanding dengan tiga kader PKB yang telah disebut. Sebagian orang hanya tahu kalau Herman adalah kader PKB dan mantan anggota DPRD periode 2004-2009. Sosoknya mulai mengemuka ketika ketika H Herman masuk penjaringan calon Ketua DPRD dari PKB.
Sekretaris DPC PKB Sumenep periode sebelumnya, Bahrul Ulum (sekarang almarhum) mengatakan, empat nama tersebut telah disepakati pengurus dalam rapat pleno DPC PKB Sumenep pada tanggal 9 Agustus 2014. “Proses pengusulannya itu melalui rapat pleno. Tentu ada kreteria yang memang menjadi patokan diinternal partai,” katanya, Senin, 11 Agustus 2014 silam.
Masih kata Ulum, empat kandidat itu harus melalui proses demi proses, salah satunya adalah menjalani uji kelayakan (fit and proper test) yang rencananya akan dilakukan pada Selasa, 12 Agustus 2014. Yang akan menguji adalah Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB. Dari penjaringan itu, PKB hanya akan menyisakan satu nama yang berhak menduduki Ketua DPRD.
“Dari penyaringan tersebut, kami hanya akan menetapkan satu orang yang berhak untuk menjadi Ketua DPRD Kabupaten Sumenep periode 2014-2019. Sehingga mereka harus betul-betul mengikuti segala aturan yang ada,” tandasnya.
Ulum memastikan proses itu berjalan sesuai prosedur yang ada dan tidak ada titipan nama. Yang akan memutuskan siapa yang terpilih jadi ketua adalah kewenangan DPP PKB. “Jadi, dalam waktu tidak lama, siapa orangnya sudah bisa diketahui,” ujarnya saat itu.
Proses itu dilakukan oleh PKB sesuai dengan prosedur yang ada. Namun, di luar dugaan, hasilnya juga mengejutkan. H Herman yang tidak diunggulkan sama sekali malah terpilih sebagai Ketua DPRD Sumenep Periode 2014-2019.
Kok bisa? Karena Ketua DPRD harus sesuai dengan selera PKB. Memang memunculkan tanda tanya besar dari publik. Karena jauh sebelum H Herman yang terpilih versi DPP PKB, nama Abrori Mannan adalah yang terkuat. Tapi apa boleh buat, suka atau tidak suka, PKB telah memilihnya. Herman sumringah walaupun kadang juga jemawa.
Aji Mumpung dan Khalayan Herman
Pasca dilantik dan berada di puncak pimpinan, H Herman Dali Kusuma masih rada-rada grogi. Buktinya, ia kurang “bertenaga” saat memimpin sidang dan rapat-rapat. Seolah masih belum terbiasa dengan ritme yang ada di parlemen, apalagi ia harus memimpin ketua para politikus. Maklum, Herman bukan maestro politisi sekaliber Bupati Sumenep A Busyro Karim (Ketua DPRD dua periode) atau KH Imam Hasyim (Ketua DPRD ).
Namun, lambat laun H Herman mulai memahami atmosfer politik di gedung parelemen. Tantangan demi tantangan yang hinggap mulai ia jinakkan. Herman sadar kalau 50 anggota DPRD yang masuk parlemen adalah pendekar pilih tanding. Maka H Herman harus menjadi pendekar di atas pendekar. Ia mulai lentur membangun komunikasi politik dengan beberapa koleganya. Akhirnya, setahun memimpun, Herman mulai bisa mengendalikan atmoster perpolitikan di parlemen. Tensi politik mereda, H Herman enak bekerja.
Akhirnya, ia pun rajin turun ke bawah, ikut meninjau pelaksanaan proyek, pelayanan rumah sakit yang bermasalah hingga kadang ikut berteriak saat warga berdemo. Iya, H Herman apik menjalankan “dramaturgi politik”.
Pada saat berada di zona nyaman itulah, H Herman mulai pasang kuda-kuda. H Herman berpikir bahwa kesempatan tidak datang dua kali. Sehingga ia mulai terpesona oleh ajian “aji mumpung”.
Sebagaimana artinya, Aji Mumpung merupakan sindirin kepada orang-orang yang memanfaatkan kelebihan yang mereka miliki pada jalur yang tidak bijak. Karena Aji punya arti sesuatu yang berharga, sesuatu yang dihormati.
Namun, Aji tak sesederhana itu, karena ia juga bisa berarti senjata, formula, atau apa saja yang bisa membentuk kesaktian atau kehebatan. Mafhum, kata Mumpung bisa diterjemahkan sebagai ‘selagi’ atau ‘saat masih’. Dalam kamus bahasa jawa Aji Mumpung diartikan sebagai ‘menggunakan kewenangan yang ada untuk keuntungan diri sendiri’. Jadi aji mumpung adalah menggunakan wewenang, kekayaan, kepandaian, garis keturunan, jalur politik dan segala kelebihan yang kita miliki untuk menguntungkan diri sendiri, atau pada jalur negatif.
Sepertinya H Herman terlena akan “ajian” itu. Ia mulai membangun kekuatan dengan beberapa kolega lintas partai. Bahkan beberapa PAC PKB dalam kendalinya. Sehingga mulai berkhayal tentang banyak hal. Salah satunya ingin menjadi pewaris tahta A Busyro Karim sebagai Ketua Tanfidziyah PKB. Dan terbukti, dalam Musyawarah Cabang PKB yang digelar pada Juni 2018 lalu, H Herman masuk bursa kandidat diantara tiga kandidat lainnya, yaitu KH Unais Ali Hisyam (Anggota DPR RI), KH Hazmi (jajaran pengasuh Ponpes Annuqayah Guluk-Guluk), dan KH Imam Hasyim (mantan Ketua DPRD).
Dalam penelusuran koranmadura.com, dukungan kepada H Herman cukup kuat. Karena sayup-sayup di luar, H Herman mendapat dukungan beberapa PAC PKB. H Herman pun semakin “pede” untuk bertarung dengan beberapa kandidat lain.
Jelang H-1, aroma panas mulai menyelimuti arena Muscab. Bahkan ada salah kandidat Ketua, yaitu KH Hazmi menyatakan mengundurkan diri. Pengunduran diri itu beliau sampaikan melalui media sosial Facebook. Setidaknya ada dua alasan yang diutarakan beliau. Berikut kutipan lengkap pernyataanya:
- Saya terlalu lama menunggu, akibat berkali-kali ada perpanjangan periode kepengurusan yang ada, sehingga “ereksi” saya yang semula siap tempur 100% kini sudah kendur dan merunduk. Jika dipaksakan, saya kuatir tidak memiliki spirit yang cukup untuk menggerakkan mesin partai.
- Saya lambat laun mulai kehilangan irama untuk mengikuti dan menyesuaikan diri dengan dinamika politik internal PKB Sumenep, mungkin karena tipe saya yang sulit mempertemukan idealisme saya dengan situasi yang saya hadapi.
Namun, pengunduran diri Kiai Hazmi dari kandidat Ketua Tanfidziah PKB menimbulkan tanda tanya besar. Kabar-kabar di luar pun bermunculan. Yang paling banter, PKB telah memiliki calon “jadi” di luar kiai Hazmi. Siapa itu? Kabar yang yang beredar luas adalah Kiai Imam Hasyim. Kemana nama H Herman dan Kiai Unais? Tentu masih ada kesempatan, karena itu hanya kabar burung. Sebab Muscab masih digelar keesokan harinya, 6 Juni 2018.
Niat untuk menahkodai PKB lima tahun ke depan H Herman pudar, prediksi itu benar adanya. Karena secara aklamasi Muscab PKB memilih KH. Imam Hasyim untuk menahkodai partai besutan Muhaimin Iskandar untuk periode 2018-2022. Selain memilih Ketua Tanfidz, sidang yang dipimpin oleh Sekretaris DPW PKB Jatim, Baddrut Tamam juga memilih Ketua Dewan Syuro. KH. Busyro Karim yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Tanfidz akhirnya terpilih sebagai Ketua Dewan Syuro.
”Alhamdulillah mas, melalui musyawarah mufakat Muscab kali ini, Semua PAC sepakat dan memberikan kepercayaan kepada Kiai Imam dan Kiai Busyro,” ucap salah satu panitia Muscab PKB, Selasa, 6 Juni 2018.
Ketua terpilih KH. Imam Hasyim saat dihubungi oleh koranmadura.com melalui telpon seluler mengucapkan terima kasih kepada seluruh PAC PKB Se-Sumenep, karena telah memberikan amanah untuk memimpin PKB bersama Kiai Busyro. “Terima kasih atas dukungan dan doanya, semoga kami diberi kekuatan oleh Allah,” ucapnya
Herman vs PKB
Polemik di internal PKB memuncak ketika Ketua DPRD Sumenep, H Herman Dali Kusuma tiba-tiba diusulkan diganti dari posisi ketua oleh PKB. Versi PKB, H Herman dinilai tidak bisa melaksanakan tugas sebagai ketua dewan secara maksimal.
H Herman pun terkejut saat dirinya bakal diganti dari posisi sebagai Ketua DPRD. Ia pun tak rela posisinya digusur oleh kader PKB lainnya. Akhirnya ia melawan dengan melaporkan DPP, DPW dan DPC PKB ke PN setempat. Tapi apa boleh buat, PKB
Akibat laporan itu, surat DPP yang masuk ke pimpinan dewan tidak bisa dibacakan pada rapat paripurna dewan. DPC PKB setempat akhirnya mengancam akan memecat keanggotaan H Herman dari partai. Setelah partai melakukan klarifikasi, Herman siap mencabut laporan dan siap membacakan surat rekomendasi partai hingga 31 Oktober 2018. Namun, hingga saat ini Pimpinan dewan belum membacakan surat reposisi tersebut.
Sebagai sikap tegas, H Herman juga telah menyuruh sopir pribadinya mengembalikan mobil dinasnya. Meskipun secara administrasi belum ada berita acara pengembalian mobil pelat merah tersebut.
Benar-benar Tak Dianggap
Ketua DPRD Sumenep dari PKB Herman Dali Kusuma dibuang. Bahkan ia sudah tak dianggap dari bagian Forpimda. Hal itu terbukti saat Bupati Sumenep A Busyro Karim bersama jajaran Forpimda dan sebagian pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan safari ke beberapa kepulauan.
Biasanya, Forpimda yang beranggotakan Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Kapolres, Dandim, Kepala Pengadilan Agama, dan Kejaksaan terpajang di banner acara Pemerintah Kabupaten Sumenep. Namun dalam banner acara Safari Kepulauan kali ini, foto Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma “lenyap”.
Berdasarkan pantauan koranmadura.com di lima titik Kecamatan mulai dari Sapeken, Kangayan, Arjasa, Raas, Nonggunung, hingga Gayam, tak ada satupun foto Ketua DPRD Herman Dali Kusuma. Malah yang lebih banyak adalah foto Ketua Tim Penggerak PKK Sumenep Nurfitriana Busyro Karim.
Tidak hanya di banner acara, kader setia PKB itu juga absen dalam kunjungan kali ini. Sungguh, H Herman adalah Ketua DPRD yang benar-benar tidak “dianggap” oleh PKB.
Anehnya, malah yang terlihat batang hidungnya adalah Dulsiam, yang tak lain adalah calon Ketua DPRD yang belum resmi-resmi. Kemanapun, ia yang menemani Bupati bersama rombongan.
Koranmadura.com mencoba untuk menelusuri perihal ini, namun sampai rombongan tiba lagi di Kalianget, Jum’at 7 Desember 2018 kemarin, tidak ada yang berani memberikan keterangan terkait hilangnya foto Ketua DPRD dalam Safari Kepulauan tahun 2018.
Sebelumnya sempat ada bisikan dari salah satu pendamping, jika dipasang foto Ketua DPRD dikhawatirkan kena “semprot” oleh pimpinan, sebab dalam beberapa bulan terakhir Ketua DPRD Sumenep tidak jelas, padahal H Herman masih berstatus Ketua DPRD.
“Jangan cari yang nyeleneh-nyeleneh lah,” ucap salah satu rombongan yang ikut dalam Safari Kepulauan.
Dulsiam yang Malang
Pengusulan pergantian Ketua final dari PKB. Penggantinya adalah Sekretaris DPC PKB Dulsiam. Namun, sungguh malang nasib Dulsiam. Sebab ia harus bersabar dan berlapang dada karena statusnya masih digantung oleh pimpinan. Saat ini, reposisi itu terus berpolemik dan belum menemukan kejelasan.
Memang, Dulsiam ingin hal itu cepat selesai. Karena jauh sebelum dirinya diusulkan mengganti H Herman, Dulsiam diturunkan dari tampuk kepemimpinan Komisi III DPRD Sumenep, Jumat, 12 Oktober 2018 lalu, bertepatan dengan sidang Paripurna Evaluasi Gebernur terkait APBD Perubahan.
Struktur Pimpinan komisi yang membidangi bagian infrastruktur itu dikocok ulang. Saat itu dibacakan perubahan pimpinan Komisi III, H. Zainal dari Fraksi PDI Perjuangan menjadi Ketua Komisi menggantikan Dulsiam dari Fraksi PKB, sementara wakil Ketua dijabat Indra Wahyudi dari Fraksi Demokrat menggantikan Dwita Andryani FPAN (meninggal dunia).
Sementara untuk posisi Sekretaris dijabat oleh Iwan Budiharto dari Fraksi Golkar menggantikan M. Syukri dari Fraksi PPP. Kabarnya, pergantian itu terjadi setelah terjadi kemufakatan di Komisi III atas proses pergantian.
Sebelum dikocok ulang, sempat terjadi perdebatan yang cukup alot, namun akhirnya sidang menyepakati harus dilakukan kocok ulang.
Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma membenarkan jika ada perombakan pimpinan Komisi III DPRD Sumenep. “Ya, tadi malam sudah dibacakan dalam sidang Paripurna DPRD. Itu memang dadakan usulan dari Komisi III,” katanya.
Politisi PKB ini menuturkan, soal perombakan tidak ada kaitannya dengan pimpinan, melainkan murni keputusan dari komisi. “Itu komisi yang mengusulkan jika ada perombakan. Kami hanya membacakan saja. Karena itu hasil musyawarah di internal komisi,” ungkapnya.
Herman tidak menjelaskan menjelaskan latar belakang terjadinya kocok ulang, apakah karena konflik internal atau karena faktor lain. Sebab, dirinya selaku pimpinan tertinggi mengaku tidak mau mencampuri urusan internal komisi. “Kami tidak tahu soal itu, yang penting ada usulan, sesuai prosedur ya kami bacakan,” tegasnya.
Lalu, apa langkah PKB agar Dulsiam cepat dilantik dan namanya dipulihkan setelah digulirkan dari Komisi III? Ada beberapa beberapa upaya yang dilakukannya. Salah satunya mendesak pimpinan untuk membacakan hasil rapat pleno PKB. Lebih-lebih mengancam akan benar-benar mengeluarkan H Herman dari keanggotaan PKB.
Sekretaris DPC PKB Sumenep Dulsiam mengatakan hasil rapat pleno internal PKB telah menyepakati untuk memecat H Herman Dali Kusuma dari keanggotaan Partai Besutan H Abdurrahman Wahid (Gusdur).
“Kita sudah sampaikan ke H Herman, hasil rapat pleno PKB bahwa H Herman diputuskan dipecat keanggotaannya dari PKB,” katanya saat dikonfirmasi oleh koranmadura.com, Sabtu, 10 November 2018.
Namun, kata Dulsiam pemecatan itu akan berlaku apabila H Herman selaku ketua DPRD Sumenep tidak menjalankan amanat partai, salah satunya membacakan surat keputusan DPP PKB tentang pergantian Ketua DPRD Sumenep dari Herman Dali Kusuma ke Dul Siam selaku Sekretaris DPC PKB.
Lebih lanjut Dul Siam mengatakan DPC memberikan kesempatan pada H Herman untuk segera menyelesaikan amanat partai hingga pertengahan November 2018. Jika belum diselesaikan, maka hasil pleno DPC PKB tentang pemecatan keanggotaan H Herman sebagai kader PKB akan dikirim ke DPP.
“Kalau itu sudah dilaksanakan, dengan sendirinya (hasil pleno) teranulir, H Herman Aman dan partai selesai persoalannya,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Sumenep, H Herman Dali Kusuma mengatakan, sampai saat ini Bamus mengaku belum menjadwalkan rapat paripurna untuk membacakan surat tentang reposisi Ketua DPRD dari H Herman Dali Kusuma kepada Dul Siam.
“Belum ada jadwal khusus itu (reposisi),” katanya saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa, 27 November 2018.
Politisi asal Kecamatan Talango itu mengatakan, sesuai hasil rapat Bamus terbaru, pekan ini hanya rapat paripurna tentang APBD 2019 hasil evaluasi Gubernur Provinsi Jawa Timur. “Besok malam rapat paripurna pengesahan APBD hasil pembahasan Timgar dan Banggar atas evaluasi Gubernur,” jelasnya.
Padahal, kata dia, secara institusi dirinya telah memerintahkan kepada Bamus untuk menjadwalkan rapat paripurna tentang reposisi Ketua. Namun, hingga saat ini belum digelar. “Saya sudah perintahkan untuk dijadwalkan di Bamus, tapi hingga saat ini belum ada kejelasan di Bamus,” tegasnya. (SYAMSUNI/DIK)
