SAMPANG, koranmadura.com – Di penghujung tahun anggaran 2018, tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, dalam realisasi penggunaan anggarannya menjadi catatan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.
Tiga OPD tersebut diantaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) dan Dinas Pehubungan (Dishub). Dalam realisasinya, ketiga OPD tersebut dinilai tak maksimal.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Sampang, Moh Anwar Sanusi menjelaskan, dalam catatannya Dinas PUPR dengan anggaran sebesar Rp 188.454.082.000 atau Rp 188,4 miliar terealisasi sebesar Rp 143.706.208.750 atau Rp 143,7 miliar atau berkisar 76,26 persen. Sedangkan DPRKP dengan anggaran sebesar Rp 60 miliar terealisasi sebesar 70 persen.
“Setelah dilakukan pengkajian dan di breakdown, ternyata dari beberapa kegiatan baik bidang jalan dan jembatan, irigasi, sungai, dan peningkatan jalan kabupaten, ada yang parah yaitu di bidang peningkatan jalan kabupaten yang sampai saat ini masih belum selesai meski waktu habis kontraknya hari ini dengan nilai kontrak di atas Rp 1 miliar. Bahkan parahnya lagi, ada enam paket pengerjaan jalan Kabupaten sudah habis masa kontraknya yaitu per 12 Desember kemarin dengan progres pengerjaannya kisaran masih 70 persen,” ujarnya, Kamis, 20 Desember 2018.
Kemudian pengerjaan dua paket jembatan yaitu di Desa Pelanggaran Timur, Kecamatan Banyuates dan Jembatan Majengan, Kecamatan Jrengik yang dinilai akan molor atau tidak akan tepat waktu sebagai mana masa kontraknya pada 26 Desember mendatang.
Lanjut Anwar menyatakan, untuk DPRKP setidaknya ada sejumlah kegiatan paket proyek yang pengerjaannya masih belum selesai. Menurutnya, dari total anggaran sebesar Rp 60 miliar, OPD tersebut masih merealisasikan sebesar 78 persen realisasi anggarannya.
“Kalau di DPRKP ada sumur bor dengan masa kontraknya hingga 26 Desember mendatang, pembangunan kantor PDAM juga bdlum selesai tapi diprediksi tidak akan melampaui masa kontraknya karena progresnya sudah 99 persen. Sedangkan di Dishub sebenarnya sudah terealisasi semua, cuma ada temuan di lapangan yaitu soal PJU di daerah Desa Gunung Eleh yang masih belum menyala. Makanya nanti di akhir tahun, kami akan minta laporan masing-masing dinas serta meminta Dinas tersebut untuk mem-blakclist rekanan yang tidak profesional,” tegasnya. (MUHLIS/ROS/VEM)
