JAKARTA, koranmadura.com – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, akan melaksanakan instruksi presiden terkait adanya kurikulum kebencanaan. Namun, pendidikan kebencanaan ini akan masuk dalam Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPPK) dan bukan sebagai mata pelajaran tersendiri.
“Nanti ada bagian dari PPPK, Program Penguatan Pendidikan Karakter, terutama untuk memberikan basic of life skills. Jadi dasar-dasar keterampilan hidup. Kita sebut dasar-dasar keterampilan hidup terutama adalah membekali para siswa agar mereka memiliki pemahaman dan kecakapan khusus di dalam melaksanakan maupun menghindari banyak hal terutama yang sifatnya aktual untuk mereka,” kata Muhadjir di kantor Kemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis, 27 Desember 2018.
Kemendikbud juga telah menyiapkan modul satu paket untuk PPPK yang berisi tentang bagaimana menghindari bahaya narkoba, pencegahan radikalisme dan intoleransi, kesadaran hukum, tertib berlalu lintas, anti korupsi, dan mitigasi bencana. Muhadjir menyebut pelaksanaan PPPK akan dimulai pada tahun ajaran 2019.
“Kita usahakan mulai tahun ajaran 2019. Tetapi yang harus dipahami bahwa ini bukan mata pelajaran, jadi tema-tema yang terintegrasi, yang sementara istilahnya adalah dasar-dasar keterampilan hidup untuk menjadi warga negara,” ujarnya.
Muhadjir tidak memasukkan pendidikan kebencanaan menjadi mata pelajaran baru karena tidak ingin membebani para siswa. Menurutnya, tidak semua permasalahan akan selesai dengan dijadikan kurikulum.
“Sekarang aja tasnya udah penuh juga, masa ditambahi. Dan jangan sekolah ini jangan dijadikan tempat pembuangan akhir, menjadi TPA. Jadi kalau ada masalah terus masuk kurikulum sekolah kemudian selesai. Sekolah bukan untuk tempat penyelesaian akhir. Kalau apa-apa harus masuk kurikulum, itu tidak akan menyelesaikan. Dan saya kira anak-anak kita sudah terlalu sarat beban. Tasnya lebih berat dari mahasiswa. Jadi saya tidak sampai hati kalau sampai masuk (jadi mata pelajaran baru),” jelas Muhadjir.
Muhadjir menegaskan pihaknya akan memilah mana saja pendidikan yang memerlukan pemberian kecakapan khusus. Ia juga akan bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memberikan pelatihan kecakapan khusus yang terkait dengan kebencanaan.
“Dan itu nanti cukup beberapa kali pertemuan, dan kita akan cek mana yang sifatnya memberikan informasi dan pengetahuan dan mana yang juga harus diikuti dengan pemberian kecakapan-kecakapan khusus. Kayak misalnya masalah kebencanaan itu pasti perlu adanya kecakapan-kecakapan khusus yang dilatih kepada para siswa. Itu nanti juga harus ada kerja sama dengan BNPB,” tegasnya.
Menurut Muhadjir, sebenarnya sejak dulu sudah ada pendidikan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana, namun hanya menjadi muatan lokal (mulok). Dengan adanya instruksi dari presiden, ia membuka kemungkinan untuk mengajarkannya di semua wilayah di Indonesia.
“Sudah, tapi berupa mulok. Ya itu kita rekomendasikan untuk daerah-daerah yang selama ini dikenal dengan tempat bencana. Tapi dengan instrksi presiden saya kira akan kita bikin berlaku untuk semua. (Jenjangnya) sampai TK. Tentu saja dengan konten sesuai dengan tingkat jenjang,” paparnya.
Senada dengan Muhadjir, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud Hamid Muhammad juga menyampaikan bahwa pendidikan tentang kebencanaan sebenarnya sudah ada sejak kejadian tsunami yang menerjang Aceh pada 2004 lalu. Pendidikan kebencanaan itu diberikan kepada guru dan sekolah-sekolah yang ada di 223 kabupaten yang rawan bencana.
“Titik-titik itu sudah dilakukan assesment, daerah-daerah itu kita melakukan pelatihan bagaimana menghadapi bencana. Kita melakukan pelatihan itu di beberapa sekolah, dan kemudian sekolah itu melatih sekolah lainnya, jadi berjenjang,” terang Hamid.
Hamid menjelaskan bahwa pada kurikulum 2013, pendidikan kebencanaan juga sudah diintergrasikan dengan beberapa mata pelajaran. Satu tema khusus yang membahas tentang bencana itu mengupas secara lengkap bagaimana respon ketika terjadi bencana.
“Nanti kita akan coba pertajam lagi, bagaimana ini di kelas-kelas SMP dan SMA itu lebih eksplisit, bukan hanya di integrasikan di mata pelajaran tertentu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kita wujudkan,” pungkasnya. (DETIK.com/ROS/VEM)
