PAMEKASAN, koranmadura.com – Penutupan hotel Front One dinilai akan merugikan ekonomi Kabupaten Pamekasan, Madura. Hal itu diungkapkan Gazali, pengamat ekonomi yang sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Madura (Unira) Pamekasan.
Menurutnya, jika hotel Front One dipaksa untuk tutup, maka akan jadi preseden buruk bagi kota berjuluk Gerbang Salam tersebut. “Kalau ini dipaksakan akan menjadi insiden buruk pada dunia usaha, bahwa kepastian hukum dan stabiltas ekonomi akan terganggu. Kenapa? Wong sudah jalan mau ditutup, apalagi mau buka. Padahal dalam teori ekonomi itu, untuk keluar lingkaran setan kemiskinan itu salah satunya investasi,” jelasnya, Kamis, 13 Desember 2018.
Baca: DLH Pamekasan Tuding Manajemen Hotel Front One Menipulasi Lahan Pembangunan
Dijelaskan Gazali, jika masalahnya soal izin menderikan bangunan (IMB) seperti yang dituduhkan, bukan lantas harus ditutup. Pemerintah melalui dinas terkait harus mencari cara agar proses pengurusan izin dilakukan oleh pemilik usaha.
“Sebenarnya kalau usaha sudah jalan, sebenarnya ada aturan tidak boleh ditutup,” jelasnya.
Gazali menegaskan, jika yang terjadi di Pamekasan seperti ini, maka dapat dimungkinkan iklim investasi ke depan akan bermasalah. Para investor, lanjutnya, akan mengalami trauma.
Selain itu, Gazali menyarankan agar pemerintah menyelesaikan masalah tersebut dengan duduk bersama mencari jalan terbaik. “Ini penting supaya yang sebenarnya, menumbuhkan iklim investasi bagaimana investor masuk ke daerah itu supaya kemakmuran di daerah itu tambah baik. Yang sudah jalan mau ditutup, ini perlu dijadikan perhatian serius supaya tidak terjadi seperti ini,” pungkasnya.
Sebelumnya, puluhan pemuda yang tergabung dalam organisasi Laskar Merah Putih melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Bupati setempat, Rabu kemarin, 12 Desember 2018. Mereka menuntut Bupati menutup paksa Hotel Front One yang diduga tak mengantongi IMB. (SUDUR/ROS/VEM)
